Kemenhub Ungkap Lokasi Terjadinya Praktik Monopoli Tol Laut

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tol laut saat memimpin rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dia menyebut, keberadaan tol laut mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Namun, dari laporan yang dikantonginya akhir-akhir ini rute tol laut dikuasasi perusahaan swasta tertentu. Akibatnya, harga barang melonjak karena ditentukan oleh perusahaan tersebut.

Menanggapi hal ini, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengungkap lokasi terjadinya monopoli tol laut.

"Sebagian besar terjadi monopoli tol laut di trayek Maluku, Papua, di daerah-daerah Timur lah," ujarnya di Gedung Kementerian Perhubungan, Jumat (01/11/2019).

Secara rinci, Wisnu menyebutkan beberapa daerah seperti Namlea, Saumlaki, Dobo, hingga Wasior. Hal ini karena arus pengiriman barang ke Timur sangat padat. Distribusi barang pokok dan penting ke daerah Timur yang ramai diakibatkan pembangunan yang belum merata.

Presiden sendiri meminta para menteri segera mengejar perusahaan swasta yang menguasai tol laut. Jokowi ingin keberadaan tol laut dinikmati masyarakat dan bisa menekan harga barang.

"Ini tolong dikejar dan diselesaikan. Saya enggak tahu apakah perlu intervensi dari Menteri BUMN untuk melakukan ini tapi paling tidak harus diberikan kompetisi, paling tidak ada kompetitornya," ucap Jokowi.

2 dari 3 halaman

Jokowi Perintahkan Menteri Kejar Perusahaan Swasta yang Monopoli Tol Laut

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Topik Sidang Kabinet Paripurna tersebut yakni Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung tol laut saat memimpin rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dia menyebut, keberadaan tol laut mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Bahkan, kata Jokowi, masyarakat mengusulkan agar trayek dan frekuensi tol laut ditambah.

"Frekuensi ditambah, rute trayeknya juga diperbanyak, tetapi ada keluhan setelah ada tol laut itu, inflasi turun," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Jokowi menyebut, dari laporan yang dikantonginya akhir-akhir ini rute tol laut dikuasasi perusahaan swasta tertentu. Akibatnya, harga barang melonjak karena ditentukan oleh perusahaan tersebut.

Namun, dia mengaku belum mengetahui perusahaan swasta mana yang dimaksud.

"Saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang ini ditentukan oleh perusahaan ini," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta para menteri segera mengejar perusahaan swasta yang menguasai tol laut. Jokowi ingin keberadaan tol laut dinikmati masyarakat dan bisa menekan harga barang.

3 dari 3 halaman