Pemerintah Lepas 51 Persen Saham Adhi Karya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia secara resmi telah melepas 51 persen saham di PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Keputusan tersebut disepakati oleh para pemegang saham di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan, RUPSLB ini diselenggarakan atas permintaan pemegang saham perseroan berdasarkan surat Menteri BUMN RI No. S-825/MBU/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Permintaan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa.

"Agenda RUPSLB hari ini adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Infrastruktur (Holding Infrastruktur)," tuturnya di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Pemerintah akan mengalihkan seluruh saham seri B atau setara 51 persen sebagai setoran modal pada PT Hutama Karya (Persero) Tbk.

"Pengalihan kepemilikan saham tersebut merupakan tindakan pemerintah yang akan dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Adapun sebagai informasi, setelah proses pengalihan saham ini tuntas, maka secara resmi PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi Induk Usaha (Holding) BUMN di sektor infrastruktur.

Anggota Holding BUMN Infrastruktur bersama dengan Adhi Karya itu antara lain terdiri dari PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Yodya Karya Tbk, dan PT Indra Karya.

2 dari 3 halaman

Adhi Karya Ungkap Perbandingan Biaya Bangun LRT di Berbagai Negara

Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara — Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) klaim pembangunan proyek light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) Tahap I terbilang murah.

Dibanding negara-negara tetangga, Indonesia bahkan menawarkan biaya yang kompetitif untuk pembangunan proyek LRT.

"Sebagai perbandingan untuk pembangunan LRT Manila di Filipina sebesar Rp 904 miliar/km, LRT Kelana Jaya di Malaysia sebesar Rp 807miliar/km, LRT Lahore di Pakistan Rp 797 miliar/km," ucap Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Dia menggambarkan, pembangunan LRT di negara-negara besar lain di dunia bahkan menelan biaya yang cukup fantastis.

"Untuk perbandingan, LRT Lahore di Pakistan Rp 797 miliar/km dan LRT Dubai di Uni Emirat Arab Rp1,026 miliar/km, LRT Calgary di Kanada sebesar Rp 2,197 miliar/km dan LRT Houston di Amerika Serikat sebesar Rp 688 mlliar/km," ujar dia.

Oleh sebab itu, dia menegaskan, pembangunan LRT ini telah sesuai dengan pertimbangan Perseroan. Perusahaan juga telah mensurvei secara detail terkait pembangunan LRT dengan skema elevated itu.

"Kami sudah berusaha memikirkan semuanya supaya lebih optimum. Jadi kalau mau kita compare, atau bolehlah dicek pembangunan di luar negeri ya. Supaya bisa clearperbandinganya," ujar dia.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km).

Dia menuturkan, pembangunan LRT dengan skema elevated atau melayang tersebut terlalu mahal.

3 dari 3 halaman