Menteri PUPR Tinjau Pengerjaan Proyek Tol Cisumdawu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengisi waktu kerjanya dengan meninjau proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Selasa (2/7/2019). Proyek tol sepanjang 60 km ini akan membuka akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Jalan Tol Cisumdawu sendiri terbagi enam seksi. Seksi 1 dan 2 mulai dari Cileunyi hingga Sumedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebagai bagian dari Viability Gap Fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut.

Sementara Seksi 3 hingga Seksi 6 sepanjang 33,22 km dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Citra Karya Jabar Tol dengan nilai investasi Rp 8,41 Triliun.

Dalam rombongan pengecekan, turut hadir pula Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyartanto serta Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit. Lokasi pertama yang ditinjau yakni proyek Tol Cisumdawu Fase III di Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Setibanya di tempat pada pukul 11.20 WIB, Menteri Basuki dan rombongan segera mengecek proses pembangunan dan bertutur sapa dengan petugas proyek. Selanjutnya, rombongan akan menyusuri Seksi 1 sampai dengan Seksi 2 proyek tol.

Adapun sebelumnya, Menteri Basuki sempat memproyeksikan, pengerjaan Tol Cisumdawu secara keseluruhan paling cepat bakal rampung paling cepat pada akhir tahun ini.

"Kira-kira 2019 akhir mungkin, kalau enggak 2020. Tapi paling cepat akhir 2019," ujar dia.

2 dari 3 halaman

Ridwan Kamil Ungkap Hambatan Proyek Tol Cisumdawu

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan sejumlah kendala dalam pengerjaan proyek tol Cisumdawu. Salah satunya yakni koordinasi.

"Jadi hari ini kita membahas progres, memang banyak kendala, dan diamati sebenarnya lebih banyak masalah pada koordinasi," kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (24/5).

Pemerintah dan stakeholder terkait, lajut Ridwan, akan berupaya mengakselerasi pembangunan tol tersebut.

"Sehingga kita akan rapat lagi dengan lengkap untuk memastikan siapa-siapa bertanggung jawab dan mengakselerasikan, sudah berlalu 22 tahun terlalu lambat kan kira-kira begitu," kata dia.

Dia menegaskan bahwa kehadiran Cisumdawu penting untuk menunjang pengembangan ekonomi dan serta keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini sudah dilaksanakan.

"Sementara ujung Cisumdawu ini kan pengembangan Kertajati yang selalu jadi polemik ditambah juga pengembangan Rebana (KEK Rebana) di utara yang juga membutuhkan Cisumdawu," ungkapnya.

Persoalan lain yang harus diselesaikan yakni terkait pembebasan lahan di proyek seksi I yang memang melintasi kawasan permukiman warga. Ridwan juga memastikan bakal kembali berkoordinasi dengan pihak swasta yang nantinya mengelola Cisumdawu."Kemudian kita akan rapat ulang, memastikan kendala-kendala khususnya pembebasan tanah yang mengemuka dan juga mau bertanya ke swastanya. Swastanya yang mengelola yang dilihat kurang komit," jelas dia.

"Intinya, ada tiga sampai empat elemen yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata lebih kompleks," imbuhnya.

Dia mengatakan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR agar pengerjaan dapat berjalan lebih cepat.

"Pemprov Jawa Barat kan tugasnya membantu kelancaran saja, ini kan proyek nasional berarti PUPR yang bertanggung jawab," tandasnya.

3 dari 3 halaman