Jamkrindo Siap Bergabung dengan Holding Asuransi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mempersiapkan pembentukan holding asuransi pelat merah yang diperkirakan bakal terealisasi tahun ini. Pembentukan holding ini bertujuan untuk menyehatkan industri asuransi yang ada di Indonesia.

Direktur Utama Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Randi Anto menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam holding asuransi BUMN. Kendati begitu, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian BUMN sebagai pemilik saham.

"Kita siap (untuk holding) dan tetapi juga akan tetap menunggu arahan kepada pemilik," katanya saaat ditemui di Jakarta, Selasa (30/7).

Randi menyebut dengan adanya holding asuransi, secara umum banyak yang bisa dioptimalkan. Selain proses bisnis lebih efisien juga bisa menekan beban biaya perusahaan.

"Kalau ditanya secara umum, yang jelas kan sinergi efisensi kemudian banyak hal yang bisa kita ambil kalau itu terwujud," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menargetkan semua holding BUMN yang belum rampung di 2018 harus diselesaikan di kuartal I atau akhir Maret 2019. Menteri Rini ingin holding ini menjadi kado bagi HUT Kementerian BUMN ke-21 tahun ini.

Setidaknya ada beberapa holding yang ditargetkan selesai pada Maret 2019 yaitu holding sektor perumahan, asuransi, pertahanan, farmasi, pelabuhan, semen dan sektor kawasan.

"Karena kita pada April 2019 kan masuk usia 21 tahun, jadi itu usia yang dianggap sudah dewasa penuh, makanya selesaikanlah holding-holding itu," kata Menteri Rini saat berbincang dengan wartawan, Rabu (16/1).

Dijelaskan Menteri Rini, tujuan dirinya membentuk holding semata-mata untuk meningkatkan kekuatan BUMN itu sendiri dan bisa bersaing di kancah internasional. Selain itu, dengan holding, pembinaan dan pengawasan BUMN juga lebih mudah dilakukan.

2 dari 4 halaman

Volume Penjaminan Jamkrindo Capai Rp 180 Triliun di Semester I 2019

Perum Jamkrindo Raih WTP Untuk Laporan Keuangan Tahun 2016 — Perum Jamkrindo meraih penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk laporan keuangan tahun 2016.

Perusahaan Umum Penjaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) mencatat realisasi penjaminan kredit hingga semester I 2019 tumbuh sekitar 18 persen atau setara dengan Rp 180 triliun lebih. Jumlah tersebut di topang dari program KUR pemerintah dan konvensional.

"Secara year on year kita sudah growth 18 persen lah sampai dengan semester I ya cuman kalau sampai dengan detail angka sekitar 180 sekian triliun," kata Direktur Utama Jamkrindo, Randi Anto saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/7).

Randi mengatakan, dari pertumbuhan tersebut kontribusi program pemerintah seperti penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) telah mencapai 37 persen. Sedangkan di luar program atau sifatnya konvensional tercatat sekitar 62-63 persen.

"Iya kalau ditanya posisi 37 persen artinya sepertiga dari volume bisnis itu datang dari porgram pemerintah dalam hal ini kur, dan dua pertiga adalah yang kita cari dalam rangka pengembangan UMKM dan sinergi BUMN," katanya.

Dia menambahkan realiasi penjaminan Jamrindo pada semester I 2019 ini pun sudah hampir mendekati dari target volume penjaminan yang dipatok dalam RKP 2019 sebesar Rp182,36 triliun. Dirinya pun optimis, pada semester II 2019 akan mampu melebihi target.

"(Bisa lebih dari 200?) Iya kita usahakan. Biasanya semster kedua pasti lebih cepet kemudian juga kiranya ini kembali roda untuk proyek besar sudah bergulir lagi, dan kita masih sangat confidence semester II lebih bagus dibanding semester I," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Jamkrindo dan Askrindo Bersinergi Beri Jaminan KUR

Jamkrindo dan Askrindo bersinergi terkait penjaminan KUR pada Rabu (26/12/2018) (Foto: Dok Istimewa)

Perum Jamkrindo dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo bersinergi terkait penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sinergi ini ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) tentang Penjaminan Kredit Bersama dalam Rangka Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan pada Rabu, 26 Desember 2018.

Direktur Utama Perum Jamkrindo sekaligus Ketua Himpunan Penjaminan dan Perasuransian Negara (Himppara), Randi Anto mengatakan, penandatanganan PKS yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain memberikan manfaat optimalisasi tingkat gearing rasio dan sharing risiko, sinergi yang dibangun oleh Perum Jamkrindo dan Askrindo akan memberikan nilai tambah dalam percepatan penjaminan KUR serta mempermudah layanan penjaminan KUR.

"Sebab, proses penyampaian data penjaminan bersama dilakukan secara terkoneksi," ujar Randi Anto di Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Randi mengungkapkan dengan ada penjaminan bersama ini, kedua perusahaan lebih fokus dan memberikan layanan lebih baik kepada costumernya lantaran sudah tidak berebut marketshare. Jenis kredit yang dikerjasamakan antara lain KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI, serta KUR Khusus.

"Adapun presentase jumlah penjaminan bersama, disesuaikan dengan ketentuan KUR yaitu 50 persen untuk Jamkrindo dan 50 persen untuk Askrindo," ungkap dia.

Sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) reputasi Perum Jamkrindo telah diakui. Perum Jamkrindo mendapatkan apresiasi sebagai penjamin KUR terbaik I dalam ajang KUR Award dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam perjalanannya, KUR telah bertransformasi menjadi kredit program dengan skema yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro dan kecil serta tetap terjaga ketepatan sasaran penyalurannya.

Hal tersebut tercermin dari munculnya beberapa skema pembiayaan KUR seperti KUR Penempatan TKI yang menjadi solusi pembiayaan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, serta KUR Khusus yang mengakomodasi kebutuhan pembiayaan di sektor perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama periode 2015 hingga kuartal III 2018, KUR telah disalurkan kepada 13.258.016 pelaku usaha mikro, kecil dan mene¬ngah dengan total plafon mencapai Rp 317 triliun. Penyaluran KUR juga diikuti dengan terjaganya kualitas kredit yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) sam¬pai 2018 sebesar 1,24 persen.

Randi Anto juga menyatakan kerja sama ini adalah langkah awal dan nyata. Selanjutnya akan juga diikuti oleh kerja sama antar anggota Himppara di antaranya aspek operasi. Dengan demikian akan dapat diperoleh manfaat dan hasil yang optimal bagi perusahaan dan bangsa Indonesia.

4 dari 4 halaman