Menteri PANRB: Target Perampingan Birokrasi Mundur di Juni 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan proses perampingan birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional butuh waktu panjang.

Dia menjelaskan target Pemerintah yakni proses transformasi jabatan struktural eselon III, IV dan V ke jabatan fungsional secara nasional dapat diselesaikan selambat-lambatnya Juni 2020.

"Dalam rapat tersebut, soal nanti mau diundur dari Juni sampai Desember (tidak apa-apa). Tapi totalitas," ujan Tjahjo usai rapat bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (12/12/2019).

"Saya kira kalo target Bapak presiden Juni, dalam tahap-tahap tertentu selesai, tapi untuk tahap yang lebih panjang termasuk bagaimana penjenjangan, bagaimana angka kredit supaya bisa naik pangkatnya tidak mengurangi penghasilan, tapi ada proses inovasi kan perlu waktu yang panjang," lanjut Tjahjo.

Dia menjelaskan jika adanya perampingan birokrasi harus dilakukan totalitas. Sebab kata dia pihaknya memberikan beberapa tahapan untuk membangun sistem ASN yg komprehensif integral.

2 dari 4 halaman

Dilakukan Bertahap

Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja — Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tjahjo menjelaskan perampingan birokrasi akan dilakukan bertahap di sejumlah kementeri dan kemudian diikuti kementerian lainnya hingga Pemerintah daerah.

Dia mengatakan, kementerian yang siap memulai penyederhanaan birokasi antara lain KemenPAN RB yang telah selesai merampingkan 199 jabatan struktural jadi tiga fungsional. Tidak hanya itu, ada juga Kementerian Keungan hingga, Kementerian BUMN.

"Kemenag itu satkernya 3.000 kemudian di daerah juga sama, mengubah pola pikir eselon juga saya kira perlu hierarki, perlu waktu," ujar Tjahjo.

3 dari 4 halaman

Tak Bisa Serentak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengabarkan, ada tiga kementerian yang akan mengawali proses pemangkasan eselon sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sementara Kementerian PANRB selesai, Kementerian Keuangan selesai, ini bertahap baru eselon I-nya, sampai eselon II di Kementerian BUMN. Nanti yang lain akan terus bertahap," ujar dia jelang acara Malam Anugerah ASN 2019 di Gedung TVRI.

Dia menyatakan, proses perampingan eselon ini adalah tidak bisa dibuat serentak di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, lantaran fungsi jabatan struktural pada masing-masing instansi berbeda.

"Karena di kementerian lain ada satker-satker di daerah, ada kepala balai di PUPR, kan masing-masing kementerian berbeda-beda. Ini kita ingin merampingkan birokrasi, jadi jangan sampai orientasi hanya mengejar eselon," ujar dia.

Kementerian PANRB hingga Senin malam telah mengawali proses pemangkasan eselon dengan mereformasi sebanyak 141 jajaran eselon III dan eselon IV. "Malam ini kami umumkan, 52 eselon III jadi fungsional madya, 89 eselon IV jadi fungsional muda. Mudah-mudahan minggu ini, setelah kami melapor ke Presiden (Jokowi) akan diikuti oleh kementerian/lembaga lainnya," tukas dia.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa merancang kebijakan skema kerja Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa harus ke kantor (telecommut...

Let's block ads! (Why?)