OPINI: 4 Tantangan Mengelola Masalah Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Saya menyimak pidato Kenegaraan Pak Prabowo semalam melalui laman Youtube. Saya menganalisis sesuai dengan kapasitas sebagai ekonom dan pengelola dana.

Pak Prabowo memulai pidato yang berapi-api dengan penderitaan anak bangsa yang terlilit utang sehingga sampai bunuh diri. Lalu penderitaan para petani yang diserbu oleh barang impor.

Memang harus diakui berbagai hal tersebut masih menjadi tantangan. Beliau kemudian mengajak untuk memacu swasembada pangan dan energi lewat program yang disitirnya sebagai Dorongan Besar.

Baiknya kita menunggu penjelasan tim ekonomi Pak Prabowo apakah yang dimaksud selaras dengan pemikiran Paul Rosenstein-Rodan tahun 1943.

So what my take, my dear friends?

Saya cermati pemerintah, sekarang dan siapa pun nanti yang memimpin, menghadapi tiga tantangan (sebetulnya empat).

Pertama, memacu kapasitas produktif terutama lewat penyediaan infrastruktur agar untuk memacu pertumbuhan, tentunya tanpa diikuti oleh memburuknya defisit neraca berjalan.

Ini istilahnya pro-growth. Tantangan kedua adalah menekan ketimpangan kemakmuran yang justru memburuk sejak era reformasi.

Berdasarkan data BPS, gini ratio yang kerap digunakan untuk mengukur ketimpangan berada pada angka 0,389 untuk 2018. Walau menurun dibandingkan lima tahun terakhir. Namun, masih terbilang tinggi. Pemerintah hakikatnya dituntut lebih banyak kebijakan pro-poor.

Tantangan ketiga adalah fiscal sustainability terkait beban pembayaran utang. Sering saya sampaikan persoalan utang di Indonesia bukan terkait besar atau rasio utang terhadap GDP (produk domestik bruto/PDB).

Dibandingkan banyak negara, Indonesia terbilang hati-hati, seperti terlihat pada peraga. Tantangan lebih terkait pada biaya berutang dan produktivitas utang.

Saya nilai, dan ini terbuka untuk diuji, pemerintahan saat ini menyadari tantangan di atas. Pro-growth diatasi dengan mempercepat penyediaan infrastruktur.

2 dari 2 halaman

Tantangan Selanjutnya

2018, Menko Perekonomian Patok Pertumbuhan Ekonomi Harus 5,4 Persen — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (28/4). Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Darmin Nasution, masih kecil lantaran belum ada orientasi ekspor dari industri dalam negeri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Walau memang menimbulkan dua masalah. Pertama, kurang menyerap tenaga kerja mengingat lebih banyak dikerjakan dengan mesin.

Kedua, memperburuk neraca berjalan mengingat banyak barang modal yang harus diimpor. Untuk pro-poor, saya cermati juga terjadi peningkatan drastis terutama sejak kuartal terakhir tahun 2017.

Sebab sebelumnya peningkatan administered priced yang bersamaan dengan menurunnya harga komoditas primer andalan ekspor Indonesia memukul daya beli masyarakat.

Sangat bisa jadi banyak kelompok masyarakat yang saat itu kecewa dengan pemerintah yang menanggung beban lebih berat apalagi ketika pemerintah juga memacu penerimaan pajak.

Terkait fiscal sustanabiity, terus terang saya memahami peralihan focus kebijakan tahun lalu from growth to stability.

Dengan rasio utang terhadap GDP (11 persen) yang terbilang rendah disbanding negara sekawasan, dan rasio dana pihak ketiga perbankan terhadap GDP hanya 40 persen, Indonesia dipastikan tetap membutuhkan utang luar negeri.

Terkait pengelolaan utang, sebetulnya pemerintah sekarang punya pencapaian bagus bila mencermati perkembangan keseimbangan primer.

Angka ini menghitung selisih antara pendapatan negara terhadap pengeluaran yang setelah dikurangi bunga utang.

Kecenderungan penurunan keseimbangan primer ini, bahkan sempat menyentuh angka positif, menunjukkan kemampuan pemerintah untuk tidak berutang demi menutupi utang.

Bayangkan angka keseimbangan primer ini bisa semakin turun bila bunga berutang bisa lebih rendah. Coba cermati peraga:

Data ekonomi negara maju dan berkembang (Foto: Dok Ekonom PT Bahana TCW Assets Management Budi Hikmat)

Pertumbuhan komposisi belanja pemerintah (Foto: Dok Ekonom PT Bahana TCW Assets Management Budi Hikmat)

Data ekonomi defisit neraca minyak dan harga minyak (Foto: Dok Ekonom PT Bahana TCW Asset Management Budi Hikmat)

Saya selalu menilai kehebatan Presiden itu banyak ditentukan oleh kemampuan mengambil keputusan yang berat yang dapat disetujui masyarakat. Kebijakan yang kurang populis. Pahit di depan, namun manis kemudian. Sengara membawa nikmat.

Bukan nikmat membawa sengsara seperti kasus Penyakit Belanda.

Jadi coba cermati peraga yang menunjukkan perkembangan neraca berjalan, neraca perdagangan, defisit neraca minyak dan harga minyak.

Sejak tahun 2004, kita bukan lagi negara OPEC. Coba cermati sejak kapan defisit neraca minyak (histogram) terus memburuk.

Kapan kira-kira saat terbaik kita menurunkannya agar tidak lebih buruk. Pandangan saya adalah ketika neraca perdagangan barang surplus yakni pada periode 2009-2011.

Sebagai kesimpulan pada hakikatnya tidak ada yang baru dalam pidato Pak Prabowo. Dapat dipastikan Dorongan Besar juga akan dibiayai dengan utang.

Salam,

Budi Hikmat

Direktur Strategi dan Kepala Makro Ekonomi PT Bahana TCW Investment Management

Let's block ads! (Why?)