Kementerian PUPR Revitalisasi 8 Hektare Tambak Garam

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan telah melakukan revitalisasi tambak garam dan tambak ikan. Dukungan pada tambak garam telah dilakukan dengan cara membuat saluran dan bangunan pengaliran di sepanjang Indramayu, Jawa Barat.

"Tambak garam di Indramayu 8 ribu hektare," kata Basuki dalam Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (4/12).

Sepanjang 2015-2019, Basuki menyebut telah membangun 410 ribu hektare dan merehabilitasi 3.740 hektare tambak garam. Tak hanya itu, jembatan sebagai akses jalan dari tambak ke jalan utama sudah dibangun.

Contohnya, kata Basuki, di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Semula hanya ada jembatan gantung yang dipakai warga menuju jalan utama. Setelah Presiden Jokowi meninjau langsung, kini telah dibangun jembatan permanen.

"Sekarang sudah pakai yang permanen. Ini langsung dilihat Presiden agar produksinya juga meningkat," sambung Basuki.

Ini sebagai jawaban dari permintaan Menteri KP Edhy Prabowo yang meminta Kementerian PUPR membuat infrastruktur sampai ke area pertambakan. Dia ingin para petani tambak di daerah bisa menikmati infrastruktur jalan. Sebab, buruknya infrastruktur di area pertambakan berakibat pada tingginya ongkos angkut hasil tambak.

Edhy menyebut biaya ongkos angkut garam lima kali lipat dari harga jual garam.

"Harga angkutnya Rp 1.200, harga garamnya Rp 200," katanya saat menyampaikan pidato di acara Rakornas KKP 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Per Oktober, Impor Garam Indonesia Capai 2,2 Juta Ton

Kualitas Garam Lokal Dinilai Belum Penuhi Standar Industri, Solusinya? — Sedikitnya 300 hektare tambak garam di Kabupaten Cirebon terkikis akibat abrasi tiap tahunnya. Foto : (Liputan6.com / Panji Prayitno)

Direktur Jenderal Perdagangan Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, garam impor sudah masuk 2,2 juta ton ke dalam negeri. Jumlah tersebut merupakan bagian dari kuota impor garam tahun ini sebesar 2,7 gram.

"2,216 juta ton per Oktober," ujar Indrasari di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11).

Indrasari mengatakan, sejauh ini belum ada permintaan untuk menambah kuota impor garam. Selain itu dia menegaskan, kuota impor tahun ini tidak akan terealisasi seluruhnya apabila industri tidak membutuhkan.

"Tergantung industrinya, mau direalisasi semuanya atau tidak. (Akan segera keluar?) Kan udah dikeluarkan dari kemarin-kemarin, tinggal realisasinya," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, pihaknya belum melihat saat ini ada urgensi untuk menambah kuota impor. Impor garam bisa dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri tidak mampu dipenuhi oleh petani garam.

"Pada akhirnya impor itu suatu keterpaksaan. Bukan suatu keharusan. Kalau dalam negeri ada tentunya tidak akan serapan. Kalau ada produksi dalam negeri kita, kita pakai yang di dalam negeri," jelasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Harga Anjlok, Menko Airlangga Instruksikan KKP Serap Garam Petani

Tiga Menteri Hadiri Hibah 10 Mobil Listrik Ramah Lingkungan — Menperin Airlangga Hartarto melakukan test drive saat penyerahan 10 mobil listrik dari Mitsubishi Motors kepada pemerintah Indonesia. Mobil tersebut terdiri dari delapan unit Mitsubishi Outlander PHEV dan dua unit i-MiEV. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi mengenai garam dan gula. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Kepala Badan Pusat Statistik Suharianto.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengatakan Menko Airlangga meminta pihaknya untuk segara menyerap garam produksi rakyat. Hal tersebut penting dilakukan mengingat harga garam saat ini terjun bebas ke level terendah.

"Sekarang kita lihat harga garam di masyarakat sedang jatuh. Tadi Pak Menko menyampaikan untuk penyerapan segera dilakukan segera," ujar Menteri Edhy di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11).

Menteri Edhy melanjutkan, selain masalah harga KKP juga tengah melakukan pembenahan tata lokasi produksi garam. Selama ini, produksi garam belum seluruhnya dicatatkan. Padahal, data ini penting sebagai landasan pengambilan kebijakan.

"Tapi kerja tanpa perencanaan juga tidak akan maksimal. Maka ini adalah awalan untuk melakukan perencanaan. Semoga ke depan, tahun depan keburuhan garam nasional ketahuan berapa," jelasnya.

"Baru kemudian persiapan dalam negeri ada berapa terus kita sampaikan. Untuk per tahun ini sudah kita sampaikan semua. Nanti tinggal neraca garam kita seperti apa," sambungnya.

Dia menambahkan, sejauh ini data petani garam yang tercatat di kementerian tersebut adalah sekitar 19.000 orang dengan data lahan 27.000 hektare (ha). Pemerintah ke depan juga akan meningkatkan kualitas garam petani.

"KKP juga akan cari jalan keluar dan perindustrian dan perdagangan akan turun bareng. Di mana titik-titik sentral di garam. Petani garam kita kan besar. Ada 19.000 orang. Hampir ada 27.000 hektare. Garam rakyat ini akan kita tingkatkan," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

4 dari 4 halaman