DPR Minta Kebijakan Bagasi Berbayar Ditunda, Ini Pinta Maskapai

Liputan6.com, Jakarta Managing Director Lion Air Group Daniel Putut merespon permintaan Komisi V DPR RI yang meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk menunda kebijakan penetapan bagasi berbayar pada maskapai penerbangan.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan keberlanjutan industri maskapai penerbangan bila permintaan itu dipenuhi.

"Ini juga harus benar-benar yang nanti akan disampaikan. Mudah-mudahan pemerintah sudah melihat ke suatu keadilan antara kebutuhan masyarakat dan sustainability suatu perusahaan penerbangan," ujar dia di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Adapun Lion Air sendiri telah menerapkan kebijakan bagasi berbayar ini sejak 22 Januari 2019 lalu. Sebab itu penundaan regulasi tersebut bisa berdampak terhadap operasional bisnis perseroan.

"Tentunya nanti akan berdampak operasional. Tapi kita akan tetap melihat bahwa kalau memang pemerintah mau sampaikan kebijakan, maka sebagai operator kami akan ikuti kebijakan yang seperti itu," ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo menyampaikan, pihaknya masih menunggu keputusan akhir dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan apakah bakal memfinalkan imbauan DPR itu atau tidak.

Sebagai informasi, Citilink Indonesia selaku maskapai berbiaya hemat atau Low Cost Carrier (LCC) akan memberlakukan kebijakan bagasi berbayar dalam setiap penerbangan domestik mulai Jumat, 8 Februari 2019 mendatang.

"Kita lihat nanti, saya enggak bisa ngomong dulu. Saya harus ngomong sama Bu Dirjen (Perhubungan Udara, Polana B Pramesti) dulu," tegas dia.

Let's block ads! (Why?)