Penurunan Kemiskinan Berjalan Lambat, Ini Kata Bos Bappenas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada di level 8,7 persen di tahun 2020.

"Kami memperkirakan outlook angka kemiskinan tahun 2020 diperkirakan sekitar 8,7 persen. Jadi sudah dibawah 9 persen tapi memang tidak bisa mencapai batas bawah yaitu 8,5 persen," kata dia, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8).

"Kalau kita lihat satu tahun terakhir tingkat kemiskinan bisa diturunkan 0,82 persen atau 1,82 juta jiwa. Antara Maret 2018 dan Maret 2019," ungkapnya.

Dia mengakui bahwa penurunan tingkat kemiskinan menjadi lebih pelan. Sebab yang saat ini yang harus dihadapi pemerintah adalah tingkat kemiskinan yang tergolong ekstrim.

"Perlu kami sampaikan ketika kemiskinan kita memasuki single digit, maka upaya penurunan dengan sendirinya akan menjadi lebih pelan. Karena yang kita hadapi adalah kemiskinan yang sifatnya ekstrim, yaitu penduduk yang hidup di bawah 80 persen dari garis kemiskinan," jelas Bambang.

Sebagian besar dari masyarakat tersebut, lanjut dia, tinggal di pedesaan, kemudian tersebar di berbagai tempat yang relatif terpencil, seperti di kepulauan, di pegunungan, di perbatasan dan kebanyakan di wilayah yang disebut sebagai wilayah 3T.

"Dimana mereka masih sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, listrik, dan juga sulit mendapatkan kesempatan berusaha," ujar dia.

Karena itu, menurut dia, berbagai program yang sudah dibuat pemerintah, seperti dana dana desa maupun bantuan sosial tepat sasar harus terus didorong. Dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan dan pergerakan ekonomi masyarakat.

"Karenanya yang namanya dana desa dan transfer daerah secara umum maupun dalam bantuan sosial tepat sasaran itu perlu terus didorong untuk memenuhi pelayanan dasar yang berkualitas tadi sekaligus menggerakkan ekonomi produktif masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Jokowi: Angka Kemiskinan Turun, Terendah dalam Sejarah

Jokowi Serahkan Nota Keuangan dan RUU APBN 2020 kepada DPR — Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Nantinya DPR akan membahas RAPBN 2020 untuk selanjutnya disahkan menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sidang Tahunan MPR 2019 tengah dilaksanakan hari ini, Jumat (16/08/2019) di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI. Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan nota keuangan 2020 sekaligus membeberkan capaian pertumbuhan ekonomi selama masa kepemimpinannya.

Disebutkan, angka kemiskinan RI turun hingga 1,81 persen, dari yang awalnya berada di angka 11,22 persen (Maret 2015) menjadi 9,41 persen (Maret 2019).

"Penduduk miskin terus menurun menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/08/2019).

Disamping itu, ketimpangan pendapatan ikut turun, ditandai dengan Rasio Gini yang semakin rendah. Rasio gini Indonesia berada di angka 0,408 (Maret 2015), kemudian turun menjadi 0,382 (Maret 2019).

Dari segi pembangunan manusia, dalam pidato Jokowi disebutkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari yang awalnya 69,5 (tahun 2015) menjadi 71,39 (tahun 2018). IPM Indonesia berhasik masuk ke status tinggi dan tercatat tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah.

Demikian pula dengan Logistic Performance Index (LPI) yang naik jadi peringkat 46 dunia di tahun 2018. Kualitas infrastruktur, termasuk listrik dan air, turut meningkat jadi peringkat 71 dunia di tahun 2018.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik dari 4,88 persen (tahun 2015) menjadi 5,17 persen (tahun 2018).

3 dari 3 halaman