Pemerintah Tetap Optimis di Tengah Kewaspadaan akan Krisis

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjalani menjalani rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Selain dia, juga hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Dalam paparannya, dia menegaskan bahwa Indonesia mesti waspada hal itu tidak berarti bahwa krisis sudah di ambang pintu. Juga tidak berarti pemerintah tidak optimis.

"Kalau saya bicara waspada tidak berarti krisis. Kalau saya bicara waspada tidak berarti kami tidak optimis," kata Sri Mulyani, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Kamis (29/8).

Sebaliknya, jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, kewaspadaan amat penting bagi Indonesia. Apalagi dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang sedang tak pasti.

"Justru optimisme presiden dan kita semua harus dijaga waktu lingkungan itu sedang sangat volatile sehingga optimisme itu tidak disruptive," tegasnya.

Sri Mulyani pun mengatakan, untuk menghadapi gejolak perekonomian global diperlukan kebijakan fiskal yang efektif. Dengan demikian APBN Indonesia bisa sehat dan kredibel.

"Sebetulnya dalam kondisi ekonomi global dan tidak pasti maka fiskal policy instrumen reliabel dan efektif. Kalau APBN tidak kredibel dan tidak sehat, maka di dalam dirinya timbul persoalan yang tidak memberikan kontribusi positif," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Strategi Sri Mulyani Gaet Lebih Banyak Investasi di 2020

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut membahas mengenai tanggapan pemerintah terhadap pernyataan fraksi atas Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani membeberkan strategi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Salah satunya melalui pemberian dukungan dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal.

"Kinerja investasi akan mengambil peran penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Untuk itu, Pemerintah telah berupaya menyelesaikan berbagai hambatan dan melakukan berbagai terobosan kebijakan yang tepat," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

"Yaitu melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah usaha, promosi investasi, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan partisipasi swasta. Di samping itu, Pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal," sambunya.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan juga selalu memantau dan menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dinamika ketidakpastian perekonomian global yang terjadi saat ini serta di waktu ke depan. Hal ini berpotensi dapat memengaruhi momentum peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Insentif Fiskal

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mendorong sektor sekunder tumbuh lebih tinggi. Antara lain melalui berbagai insentif fiskal pada sektor industri dalam bentuk tax allowance, tax holiday, subsidi pajak, insentif PPN, serta fasilitas kepabeanan untuk pengembangan kawasan tertentu.

"Diharapkan dengan insentif fiskal tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor industri yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk ekspor yang bernilai tambah tinggi serta industri padat karya yang mendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com