Rini Soemarno Teken Pergantian Komisaris Bank Mandiri - Bisnis Tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menyetujui perubahan susunan komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, atau BMRI lewat agenda Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Rabu 28 Agustus 2019. Dalam rapat tersebut pergantian direksi dilakukan untuk satu orang.

Adapun satu orang komisaris yang diganti adalah Askolani. Wakil Komisaris Utama Imam Apriyanto Putro mengatakan Askolani diberhentikan dengan hormat sebagai anggota dewan komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.

"Dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama menjabat sebagai dewan komisaris," kata Imam saat membacakan usulan pergantian direksi yang ditandatangani Menteri BUMN Rini Soemarno.

Posisi Askolani kemudian digantikan Rionald Silaban yang kini menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Sedangkan Askolani saat ini masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Usai dinyatakan diberhentikan dengan hormat, Askolani mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemegang saham selama ini kepada dirinya. Ia mengatakan sudah cukup lama membantu Bank Mandiri untuk lebih maju dan berkembang. "Kami support sepenuhnya, mengikuti keputusan pemegang saham," kata Askolani.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo tak menanggapi pertanyaan media ihwal pergantian komisaris ini. Ia bergeming ketika ditanya media usai mengikuti acara RUPLSB Bank Mandiri.

Dengan adanya pergantian tersebut, maka susunan dewan komisaris Bank Mandiri adalah sebagai berikut.

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hartadi A Sarwono
Wakil Komisaris Utama : Imam Aprianto Putro
Komisaris : Rionald Silaban
Komisaris Independen : Bangun S Kusmulyono
Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
Komisaris : Ardan Adiperdana
Komisaris Independen : Makmur Keliat
Komisaris : R Widyo Pramono

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang para menteri untuk membuat keputusan, termasuk merombak jabatan-jabatan di BUMN dan kementerian sampai Oktober 2019. "Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.

DIAS PRASONGKO

Let's block ads! (Why?)