BI Dorong Swasta Tingkatkan Porsi Pembiayaan di Proyek Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian akan menjadi tantangan dalam menarik investasi. Terutama investasi swasta di sektor infrastruktur.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Seminar Internasional dengan tema "The Pivotal Role of Infrastructure Financing to Advance Sustainable Economic Growth", di Gedung BI, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

"Meningkatnya ketidakpastian atas pengembalian risiko yang diharapkan dari investasi infrastruktur jangka panjang berpotensi memperburuk kesulitan dalam menarik investasi swasta," kata dia.

Padahal menurutnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur telah mencapai jumlah besar yang tidak lagi dapat dipenuhi oleh sektor publik saja. Sumber keuangan tradisional dari sektor perbankan menjadi terbatas karena kendala kehati-hatian.

"Dengan demikian, sudah saatnya bagi sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Namun demikian, dia mengakui bahwa ada masalah terkait yang perlu diatasi, untuk lebih merangsang investasi swasta. Yaitu sinergi koordinasi dan kebijakan antara pejabat, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat.

"Data dan informasi infrastruktur di daerah juga harus terintegrasi dengan baik dan kualitas persiapan proyek ditingkatkan dengan lebih baik," dia menambahkan.

2 dari 3 halaman

Infrastruktur Berkelanjutan

Jalan Tol Becakayu — Suasana proyek pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Kamis (25/10). Proyek yang masih terus berlangsung ini dikerjakan sebagai upaya untuk menambah infrastruktur di ibu kota (Merdeka.com/Imam Buhori)

Untuk itu, BI menyusun kerangka strategis yang diusulkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan terdiri dari 4 bidang yang ditargetkan. Pertama, kapasitas, yang mencakup peningkatan kapasitas intermediasi bank, pemanfaatan instrumen lindung nilai yang lebih baik, dan peningkatan kualitas persiapan proyek.

Kedua, kebijakan, untuk merangsang instrumen pembiayaan yang lebih inovatif, meningkatkan peran dan partisipasi sektor swasta, serta pemberian insentif fiskal, dan jaminan proyek pemerintah.

Ketiga, koordinasi kelembagaan untuk menyelaraskan proyek infrastruktur dan pengembangan zona ekonomi. Keempat, data dan informasi untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi penyelesaian proyek KPS di daerah perkotaan dan pedesaan.

Menarik investasi swasta tetap menjadi tantangan bagi Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang menguntungkan. Namun demikian, Indonesia telah berhasil mengeluarkan sumber pembiayaan inovatif.

Ini termasuk obligasi proyek, green bond, obligasi syariah, obligasi terkait Rupiah, obligasi abadi, dan produk terstruktur seperti sekuritas yang didukung aset, kontrak investasi kolektif untuk investasi real estat, dan reksadana partisipasi terbatas.

"Semuanya, berjumlah sekitar 48,97 triliun rupiah atau USD 3,5 miliar USD, pada Agustus 2019," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman