Jadi Operator Blok Anambas, Perusahaan Kuwait Ini Incar Ladang Migas Lain di RI

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan, persetujuan rencana desain (Plan Of Development/POD) Blok Masela dilakukan Juni 2019.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, kerja sama pengembangan Blok Masela dengan Inpex Corporation akan ditandatangani pada pertengahan Juni 2019, dalam forum G20. Kemudian akan dilanjutkan dengan persetujuan POD pada akhir Juni 2019.

"Iya, jadi kita harapkan pertengahan Juni ini, kita bisa selesaikan HoA pas G20. Sampai akhir bulan juga approval pod akhir Juni bisa dilakukan," kata Dwi, di Jakarta, Jumat (7/6/2019).

Menurut Dwi, salah satu poin dalam negosiasi antara SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia dan Inpex adalah biaya proyek, dengan menentukan acuan yang digunakan untuk perhitungan biaya dan besaran bagi hasil migas.

"Misal soal cost of development atau project cost kita bicara. Sementara dipakai referensi mana, tapi nanti akan disesuaikan dengan realisasi. Jadi sekarang kita gunakan basis realisasi sebenarnya," papar Dwi.

Dwi melanjutkan, penetapan besaran split akan menentukan nilai investasi. Pemerintah RI dan Inpex pun telah bersepakat, besaran dasar bagi hasil migas untuk Blok Masela sebesar 50 persen untuk pemerintah dan 50 persen untuk Inpex sebagai operator Blok Masela.

"Split akan sangat dipengaruhi oleh nilai investasi, jadi nilai investasi sekarang boleh saja ambil reference tertentu, tetapi nanti saat proyek selesai dia akan cek realisasinya," ujar dia.

Let's block ads! (Why?)