Kabinet Jilid II, Jokowi Diminta Tak Bongkar Pasang Menteri ESDM

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak bongkar pasang Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pemerintahan periode ke dua. Hal ini untuk memberikan kepastian investasi pencarian minyak dan gas (migas).

Direktur Riset Indef Berley Martawardaya mengatakan, industri hulu migas memiliki program 30 tahun kedepan sehingga membutuhkan kepastian dalam kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

"Karena industri migas time framenya 30 tahun kedepan, industri migas itu hitungannya jangka panjang," kata Berley, dalam sebuah diskusi di Kawasan Dharmawangsa, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Untuk menjaga kebijakan tetap berjalan sesuai rencana, Barley pun mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak melaukan bongkar pasang Menteri ESDM pada pemerintahan jilid II.

‎"Diharapkan jangan ada (penggantian) 5 menteri ESDM dalam 5 tahun. Menteri siapapun juga semoga lima tahun full lah, biar nggak ganti-ganti jadi full gitu," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Harus Tegas

Ini Setiap Kali Perusahaan Hulu Migas Investasi US$1 — Perusahaan-perusahaan hulu migas sering dianggap hanya berperan menyediakan pasokan energi dan menghasilkan penerimaan negara

Menurut Barley, pemerintah harus tegas dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi penanam modal dalam kegiatan pencarian migas.

"Undang-Undang Migas, langsung udah jadi. Kemudian, kebijakan juga, nah itu semua, harus dipertegas," tandsanya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pertamina memberdayakan warga membersihkan gumpalan minyak mentah dan lumpur akibat terjadinya kebocoran Migas di laut. Warga membersihkan gumpalan minyak di Pantai Pakis.

Let's block ads! (Why?)