Erick Thohir Fokus pada 4 Hal di Awal Kerja Jadi Menteri

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku masih beradaptasi dengan jabatan barunya sebagai menteri. Apalagi dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membawahi ratusan BUMN di Tanah Air.

"(Pengalaman jadi menteri?). Kan dari swasta menjadi pemerintah yah masih bingung-bingung lah," kata Erick di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Meski masih bingung, namun kepercayaan yang diberikan Presiden dikatakan tidak akan disia-siakan dirinya.

Hal terpenting saat ini adalah membawa seluruh BUMN agar memiliki tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG)

"Tapi yang penting kan niatnya benar. Bahwa kuncinya kan sama GCG, degan GVG itu kan mustinya semua bisa berjalan balik," jelas dia.

Dia pun berbagi pengalaman saat pertama bekerja di Kabinet Indonesia Maju. Hal pertama kali yang dikerjakan pada lingkungan Kementerian BUMN, yakni menyusun indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI).

Ada empat KPI dari delapan yang menjadi fokus utamanya untuk jangka pendek. "Fokus atau tugas utamanya kan KPI-nya sudah ada. Bagaimana Jiwasraya, Krakatau Steel, Aramco, Kereta Cepat Cina Jakarta-Bandung. Fokus 4 ini dulu. Tapi ada 8 KPI tambahan yang pasti kita akan lakukan, kalau ini sendiri sudah ada progress," jelas dia.

Dia juga mengaku siap dicopot apabila dalam mengemban tugas sebagai menteri ada hal-hal yang dianggap tidak baik. Itu semua berlaku, tidak hanya pada dirinya melainkan seluruh jajaran direksi BUMN lainnya.

"Saya bilang, kalau saya dan pak wamen siap dicopot, yah direksi juga harus siap dicopot kalau lakukan hal-hal tidak baik. Kalau selama baik kita jalani sama-sama," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber; Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Jurus Erick Thohir Cegah Korupsi di BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah membuat sejumlah langkah, untuk mencegah praktik korupsi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Upaya mencegah praktik korupsi di BUMN dengan menegakkan ‎tata kelola perusahaan yang baik dengan serius, sehingga tidak hanya menjadi pernyataan saja.

‎"Saya sudah buat statement. Satu kita ini harus Good Corporate Governance (CGC), jangan hanya statement. Tapi yang benar-benar harus dikerjakan sehari-hari," kata dia di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Erick juga akan mengubah peraturan yang tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya dilantik menjadi Menteri BUMN.

"Itu mungkin ada Peraturan Menteri yang harus saya ubah, salah satunya karena memang Presiden juga sudah bicara," tutur dia.

Erick mengaku sedang melakukan evaluasi peraturan menteri yang tumpang tindih. Targetnya, dalam waktu satu bulan peraturan yang tumpang tindih akan diselaraskan.

"Dalam waktu satu bulan dan ini sedang kita periksa Peraturan Menteri apa yang menghambat," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)