Curhat Pengusaha: Setiap Hari, 2 Toko Ritel Bangkrut Karena Corona - Kompas.com - Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebutkan ada satu hingga dua toko ritel tutup setiap hari akibat mengalami kebangkrutan yang dipicu pandemi Covid-19.

"Data indikator tahun 2020 lima sampai enam toko swalayan harus tutup. Kemudian, tahun 2021 ada satu sampai dua toko tutup setiap hari," kata Roy Nicholas Mandey dilansir dari Antara, Jumat (23/7/2021). 

Roy menjelaskan banyak toko ritel tutup akibat kehilangan omzet karena tidak mampu mengimbangi antara biaya operasional dengan hasil pendapatan.

Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat hingga pandemi Covid-19 yang masih belum terkendali menjadi penyebab banyak toko ritel bangkrut. Pada 2020, terdapat sekitar 1.300 toko swalayan tutup di seluruh Indonesia. Lalu, ada sekitar 200 toko yang juga tutup hingga Juni 2021.

Baca juga: Pengusaha Mal Minta Pemerintah Subsidi Separuh Gaji Karyawan

Bisnis ritel punya pengaruh yang besar bagi perekonomian nasional. Pada 2019, Indonesia menduduki peringkat lima besar dunia dengan market cap ritel senilai 326 miliar dolar AS.

"Kalau itu sampai tergerus dan terdampak betapa besar multiplier effect-nya," ujar Roy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut dia meminta pemerintah untuk mengerti kondisi yang dialami para pengusaha ritel di Indonesia.

Dia juga meminta kepada pemerintah untuk mengizinkan semua ritel dibuka saat pencabutan kebijakan PPKM pada 26 Juli 2021.

"Kami minta dapat dibuka tanggal 26 Juli. PPKM level IV tetap naik atau turun, kami minta kepada pemerintah untuk dibuka," kata Roy.

Baca juga: Cair Lagi, Cek Bansos BLT Rp 600.000 di cekbansos.kemensos.go.id

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa hingga Bali telah mengurangi omzet ritel nonpangan antara 85 hingga 90 persen.

Menurutnya, sumbangsih perdagangan digital hanya 10 sampai 12 persen saja, sedangkan sisanya hangus tak ada omzet.

"Ritel pangan tergerusnya 40-45 persen dari masa sebelum PPKM Darurat. Kondisinya itu gampang sekali cara melihatnya apakah ini masih hidup atau enggak bisnis ritel ini sudah berdarah-darah, kesulitan, dan enggak pernah mendapat prioritas," ucap Alphonzus.

Subsidi gaji

Pihaknya juga meminta pemerintah bisa memberikan subsidi 50 persen gaji untuk pekerja lantaran kebijakan PPKM Darurat mengharuskan pusat belanja atau mal harus tutup sepenuhnya.

Baca juga: BLT Subsidi Gaji 2021 Cair Lagi, Ini Kriteria Lengkap Penerimanya

"Kami berharap pemerintah bisa membantu subsidi gaji pegawai sebesar 50 persen, kurang lebih, subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat belanja tapi bisa langsung diberikan kepada para pekerja melalui misalnya BPJS Ketenagakerjaan ataupun mekanisme lain," kata dia.

Menurut Alphonzus, bantuan subsidi gaji akan sangat membantu pihaknya untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasalnya, pusat belanja sama sekali tak bisa beroperasi dengan kebijakan PPKM Darurat yang telah berlaku sejak 3 Juli 2021.

Ia menjelaskan kondisi terkini para pekerja di pusat perbelanjaan sebagian sudah dirumahkan meski masih dibayar penuh. Dirumahkannya karyawan dilakukan karena pusat belanja masih harus ditutup seiring dengan kebijakan PPKM Darurat.

"Tahap kedua, kalau PPKM diperpanjang, pekerja akan dirumahkan dengan gaji tidak dibayar penuh dan opsi terakhir adalah PHK. Ini tergantung seberapa lama PPKM Darurat berlangsung. Kami berharap opsi ketiga ini tidak harus terjadi," katanya.

Baca juga: Intip Gaji Rektor UI Ari Kuncoro Selama Jadi Wakil Komisaris Utama BRI

Alphonzus berharap pemerintah juga bisa memberikan relaksasi dan subsidi lainnya, seperti listrik, gas, pajak reklame hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut dia, biaya-biaya tersebut harus ditanggung pengusaha dengan besaran yang sama. Padahal pusat perbelanjaan tidak diperkenankan untuk buka.

"Kami sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah, tapi kami juga harap pemerintah bisa bantu pusat perbelanjaan," ungkap dia.

"Pada saat PPKM Darurat ini pun kami harus banyak beri bantuan kebijakan ke penyewa karena mereka tidak bisa operasi, tapi di sisi lain banyak biaya yang dibebankan tetap harus ditanggung, nilainya tidak berubah meski pusat belanja tutup," ujarnya lagi.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 55,21 Triliun untuk PPKM Level 4

Dengan tanggungan tersebut, Alphonzus mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan pun kian berat. Sejak 2020 perusahaan telah menggunakan dana cadangan untuk menopang operasional.

"Memang benar sebelum lonjakan kasus positif, di semester I 2021 kondisi sudah lebih baik dari 2020 tapi di semester I kemarin hanya boleh operasi 50 persen jadi tetap defisit. Jadi setelah tidak punya dana cadangan, memasuki 2021 tanpa dana cadangan kondisinya masih defisit ditambah PPKM Darurat," ungkapnya.

Alphonzus juga menilai kebijakan PPKM Darurat tidak hanya berdampak kepada pusat perbelanjaan atau penyewa saja tetapi juga banyak usaha nonformal di sekitarnya, mulai dari warung kecil, ojek, kos-kosan hingga parkir yang memang bergantung dari para pekerja di mal.

"Selama pusat perbelanjaan tutup mereka kehilangan pelanggannya, para pekerja di pusat belanja," katanya.

Baca juga: Daftar 9 Pentolan NU yang Jadi Komisaris BUMN

Adblock test (Why?)

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMifWh0dHBzOi8vbW9uZXkua29tcGFzLmNvbS9yZWFkLzIwMjEvMDcvMjMvMDEzMjAwNzI2L2N1cmhhdC1wZW5ndXNhaGEtLXNldGlhcC1oYXJpLTItdG9rby1yaXRlbC1iYW5na3J1dC1rYXJlbmEtY29yb25hP3BhZ2U9YWxs0gF3aHR0cHM6Ly9hbXAua29tcGFzLmNvbS9tb25leS9yZWFkLzIwMjEvMDcvMjMvMDEzMjAwNzI2L2N1cmhhdC1wZW5ndXNhaGEtc2V0aWFwLWhhcmktMi10b2tvLXJpdGVsLWJhbmdrcnV0LWthcmVuYS1jb3JvbmE?oc=5

2021-07-22 18:32:00Z
52782875716903

Bagikan Berita Ini