Luhut Sebut Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara Bakal Dievaluasi - Kompas.com - Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik telah terlewati. Oleh karena itu kata dia, pemerintah bakal mengevaluasi kebijakan larangan ekspor batu bara.

Luhut mengatakan kebijakan larangan ekspor batu bara akan dibahas bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) pada Jumat (7/1/2022).

"Besok (Jumat) kita masih lanjutkan rapat itu (soal DMO batu bara). Jadi kita bagi dua, pemenuhan yang sekarang dan nanti penyelesaian permanen. Tapi yang sekarang tidak ada masalah, jadi emergency-nya sudah lewat," ucap Luhut di Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Luhut menyebut ada usulan baru yang diterima pemerintah sehingga diupayakan akan ada keputusan terkait evaluasi kebijakan larangan ekspor batu bara.

Baca juga: Pangkas Birokrasi, Erick Thohir Bakal Tutup PLN Batu Bara?

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia-Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menilai, kebijakan pemerintah melakukan larangan ekspor batu bara selama sebulan pada periode 1-31 Januari 2022 merupakan kebijakan yang diambil secara tergesa-gesa dan tanpa dibahas dengan pelaku usaha.

Adapun larangan ekspor batu bara tertuang dalam surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba). Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan batu bara oleh PLN yang saat ini pasokannya sangat rendah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami menyatakan keberatan dan meminta ke Menteri ESDM untuk segera mencabut surat tersebut," ujar Ketua Umum APBI-ICMA Pandu Sjahrir dalam keterangannya, Sabtu (1/1/2021).

Ia menilai, solusi untuk mengatasi kondisi krisis pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik grup PLN termasuk Independen Power Producer (IPP), seharusnya dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Baca juga: Buntut Krisis Pasokan Batu Bara, Erick Thohir Copot Direktur Energi Primer PLN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Adblock test (Why?)

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMic2h0dHBzOi8vbW9uZXkua29tcGFzLmNvbS9yZWFkLzIwMjIvMDEvMDYvMjIwMDAwMjI2L2x1aHV0LXNlYnV0LWtlYmlqYWthbi1sYXJhbmdhbi1la3Nwb3ItYmF0dS1iYXJhLWJha2FsLWRpZXZhbHVhc2nSAXdodHRwczovL2FtcC5rb21wYXMuY29tL21vbmV5L3JlYWQvMjAyMi8wMS8wNi8yMjAwMDAyMjYvbHVodXQtc2VidXQta2ViaWpha2FuLWxhcmFuZ2FuLWVrc3Bvci1iYXR1LWJhcmEtYmFrYWwtZGlldmFsdWFzaQ?oc=5

2022-01-06 15:02:04Z
1232239576

Bagikan Berita Ini