Pemerintah Ingin Asuransikan Aset Negara, Ini Kata Pengamat

Kondisi Indonesia yang sering dilanda bencana membuat pemerintah berencana mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan. Rencana ini bakal diwujudkan pada tahun depan.

Ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali pada Rabu (10/10/2018) ini.

Sri Mulyani menyatakan Indonesia membuka diri untuk menimba pengalaman dari negara-negara lain mengenai pembiayaan bencana.

“Kami ingin belajar dari Filipina yang sudah mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan daerah, belajar dari Maroko yang sudah mengasuransikan UMKM dan rumah-rumah penduduk berpenghasilan rendah,” ungkap dia.

Sebab itu rencananya pada tahun anggaran 2019, semua gedung pemerintah akan diasuransikan.

Namun ini belum termasuk rumah-rumah penduduk menengah dan bawah karena mekanisme asuransi untuk rumah penduduk belum tersedia.

Sri Mulyani mengakui jika penanganan bencana di Indonesia masih sangat tergantung pada APBN dan APBD, bahkan harus merealokasi anggaran.

“Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat. Sebuah strategi jangka Panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal,” kata Sri Mulyani.

Fokus terbesar ketika bencana terjadi adalah bagaimana membantu korban, melakukan pemulihan dan rekonstruksi.

“Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan bencana menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi,” jelas dia.

Sebagai gambaran besarnya kerugian dan pendanaan yang diakibatkan bencana mencapai Rp 126,7 triliun. Angka ini untuk periode 2004-2013.

Selama 12 tahun terakhir, pemerintah rata-rata menyediakan dana cadangan untuk bencana sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara bencana alam besar seperti gempa dan tsunami di Aceh tahun 2014 mencapai Rp 51,4 triliun.

Jurang pembiayaan tersebut menjadi salah satu sebab Indonesia terpapar risiko fiskal akibat bencana alam.

Karena itu, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan peta jalan (roadmap) mengenai pembiayaan dan asuransi risiko bencana, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Let's block ads! (Why?)