Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi sebesar 0,46% di level 5.052,79 pada perdagangan Kamis ini (9/7/2020) meskipun masih berada di level psikologis 5.000 yang beberapa hari sebelumnya sulit ditembus.
Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, nilai transaksi perdagangan hari ini sebesar Rp 9,17 triliun dengan 195 saham naik, 205 saham ambruk, dan 175 saham stagnan.
Dari data terlihat, beberapa saham BUMN mampu memimpin top gainers pada perdagangan hari ini.
Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) misalnya menguat 24,46% di level Rp 346/saham dengan nilai transaksi Rp 205,54 miliar dan volume perdagangan 628,7 juta saham.
Emiten baja BUMN ini sudah mencatatkan penguatan saham dalam sepekan 26,28% dan sebulan terakhir naik 22%.
Berikutnya saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) yang juga menguat 7,26% di level Rp 266/saham. Nilai transaksi sebesar Rp 67,55 miliar dengan volume perdagangan 253,14 juta saham. Sepekan terakhir, saham induk Citilink Indonesia ini naik 7.26% dan sebulan minus 6.34%.
Kemudian ada saham PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yang juga melesat. Saham anak usaha farmasi dari PT Bio Farma (Persero) ini naik 7,08% di level Rp 1.210/saham. Nilai transaksi Rp 28,03 miliar dan volume perdagangan 23,37 juta saham. Sepekan saham KAEF naik 6,14% dan sebulan laik juga 6.14%.
Saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga naik 2,83% di level Rp 1.270/saham, sementara saham PT Waskita Karya Tbk (WSKT) stagnan di posisi Rp 725/saham dan saham PT Jasa Marga Tbk (JSMR) justru ambles 0.23% di posisi Rp 4.430/saham.
Rabu kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir bersama dengan dua wakil menterinya diam-diam menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Petinggi Kementerian BUMN ini rupanya meminta pendampingan ke lembaga anti rasuah tersebut dalam pengelolaan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya mencapai Rp 146,63 triliun.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan hasil pertemuan dengan KPK tersebut. Arya mengatakan pendampingan dari KPK ini ditujukan agar dana-dana yang dikucurkan oleh pemerintah kepada BUMN ini dapat dikelola dan disalurkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Minta dari KPK untuk bisa memberikan pendampingan supaya dana-dana yang diberikan negara kepada BUMN bisa disalurkan bisa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ga melanggar hukum. Dan dengan pendampingan tersebut kita harapkan penggunaan anggaran bisa dikawal dengan baik," kata Arya, Rabu (8/7/2020).
"KPK juga menyambut gembira dan sangat bagus pertemuan itu, sangat baik sambutan dari KPK dimana kita berinisiatif minta pendampingan dari KPK," katanya.
Tercatat, sebanyak 17 perusahaan BUMN mendapatkan karpet merah dari pemerintah mengenai dana bantuan dalam rangka PEN senilai total Rp 143,63 triliun.
Dana tersebut diberikan dalam bentuk pencairan utang pemerintah senilai Rp 108,48 triliun. Emiten-emiten BUMN yang sahamnya naik hari ini juga mendapatkan dana.
Pembayaran dana PEN ini akan diberikan kepada PT Pertamina Rp 40 triliun, PT PLN Rp 48,46 triliun, PT Pupuk Indonesia Rp 6 triliun dan PT KAI Rp 300 miliar.
Selanjutnya ada Perum Bulog sebesar Rp 560 miliar, KAEF Rp 1 triliun. Sejumlah perusahaan BUMN Karya juga dapat seperti PT Hutama Karya, Waskita, WIKA, dan JSMR.
Selain pencairan utang, ada dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN. Sebesar Rp 15,5 triliun PMN akan diterima oleh Hutama Karya Rp 7,5 triliun, PT PNM Rp 1,5 triliun, PT BPUI Rp 6 triliun dan ITDC sebesar Rp 500 miliar.
Lalu bentuk dukungan lainnya yakni dana talangan sebesar Rp 19,65 triliun yang akan diberikan kepada Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, KAI Rp 3,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, Krakatau Steel dan PT Perkebunan Nusantara Rp 4 triliun.
Rabu kemarin, manajemen KRAS mengungkapkan skema pemberian dana talangan dari pemerintah kepada perusahaan melalui pihak ketiga, Special Purpose Vehicle (SPV). Kemudian dana talangan ini disalurkan kepada perusahaan sebagai trade facility.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan trade facility ini nantinya akan dapat memberikan kelonggaran kepada pembeli baja di perusahaan selama 90 hari. Sehingga penjualan baja akan tetap terjadi selama masa pandemi ini.
"Kami usulkan pemerintah melakukan penempatan dana talangan atas nama pemerintah pada giro account SPV dan jadikan trade facility untuk KS beli bahan baku pakai trade facility dan pada akhirnya bisa memberikan relaksasi pembayaran kepada pembeli selam 90 hari agar mereka bisa berputar dan order mereka bisa kita supply," kata Silmy dalam rapat dengan Komisi VI DPRI RI, Rabu (8/7/2020).
(tas/tas)
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMidmh0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL21hcmtldC8yMDIwMDcwOTE4MDg1OC0xNy0xNzE1NTkvZXJpY2stdGhvaGlyLXNvd2FuLWtlLWtway1zYWhhbS1nYXJ1ZGEta3Jhcy1rYWVmLW1lbGVzYXTSAQA?oc=5
2020-07-09 12:03:39Z
52782272981202
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Erick Thohir Sowan ke KPK, Saham Garuda, KRAS & KAEF Melesat! - CNBC Indonesia"
Post a Comment