Janji Jokowi Pilpres 2014 akan Beli Kembali Indosat, Kini Merger - Kompas.com - KOMPAS.com

KOMPAS.com - Publik baru-baru ini diingatkan lagi mengenai janji Pilpres Presiden Jokowi tahun 2014 akan membeli kembali saham Indosat.

Hal ini seiring dengan pembahasan Indosat dan 3 yang memutuskan untuk merger, pada Kamis (16/9/2021).

Perusahaan gabungan itu diberi nama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison).

Pasca-merger, struktur pemegang saham pun otomatis berubah.

Pemilik Indosat adalah Ooredo Group asal Qatar. Sementara operator 3 dimiliki oleh PT Hutchison 3 Indonesia (H3I), konglomerasi investasi asal Hong Kong.

Mengenai saham Indosat, publik banyak yang kembali mengingat wacana membeli kembali saham (buyback) Indosat yang pernah menjadi Perusahaan BUMN.

Baca juga: Pasca Merger dengan Indosat, Apakah Paket dan Layanan Tri Akan Berubah?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejarah Indosat dijual pada tahun 2002

Dalam sejarahnya, saham mayoritas Indosat dijual ke SST Telecom Ltd asal Singapura di era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2002 silam.

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian BUMN diketahui hanya menyisakan kepemilikan saham sebesar 14,29 persen.

Belakangan di tahun 2008, SST Telecom menjual kepemilikan sahamnya pada Ooredo Group asal Doha Qatar.

Wacana buybuck saham Indosat oleh pemerintah Indonesia dan menjadikannya sebagai perusahaan milik negara kembali pun seolah timbul tenggelam.

Wacana membeli kembali saham Indosat kembali mulai mengemuka saat kontestasi Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 lalu.

Dikutip dari Kontan, dalam sebuah sesi debat capres-cawapres tahun 2014, Prabowo Subianto memberikan pertanyaan soal pernjualan Indosat yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Saat Jokowi Janji Beli Kembali Indosat di Pilpres 2014

"Masalahnya, waktu pemerintahan dipimpin Megawati menjual perusahaan sangat strategis, Indosat, yang saat itu punya dua posisi geostasioner di atas wilayah udara. Apabila jadi presiden, apa langkah Bapak? Apa akan beli kembali?" tanya Prabowo kepada Jokowi saat itu.

Menjawab pertanyaan itu, Jokowi menjelaskan kondisi ekonomi setelah tahun 1998, di mana kondisi ekonomi masih belum baik. Jokowi meminta agar prabowo tidak melihat kondisi ekonomi Indonesia saat itu sudah cukup baik.

"Tapi bicaralah saat krisis keuangan, APBN kita berat. Waktu Indosat kita jual, harusnya dilihat ada klausul apa di situ," ujarnya.

Jokowi memaparkan bahwa salah satu klausul yang disepakati pemerintah saat melepas saham Indosat ketika itu adalah adanya opsi Indosat kembali dibeli.

"Ke depan harus kita buyback, ambil kembali saham jadi milik kita sndiri. Oleh karena itu, ke depan pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen," ungkap Jokowi.

Namun demikian, janji membeli kembali saham Indosat juga tidak terealisasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen juga tidak tercapai di 5 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertamanya.

Janji Sandiaga Uno pada Pilpres 2019

Janji kampanye Presiden Jokowi di Pilpres 2014 itu kemudian mengemuka kembali di Pilpres 2019.

Kala itu , Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno saat itu yang berencana membeli saham Indosat apabila dirinya dan Prabowo terpilih memimpin Indonesia.

Sandiaga Uno mengatakan, uang pembeliannya akan diambil dari APBN. Kalaupun tidak, ada pemodal besar yang mau mendanai.

Baca juga: Indosat dan 3 Merger Jadi Satu, Bagaimana Layanan Pelanggan?

Menurut Sandiaga Uno, jika ia bersama Prabowo terpilih, kelak setelah dilantik akan melakukan pendekatan ke Ooredoo si pemilik Indosat sebagai salah satu bagian strateginya yang bernama “big push”.

"Sebetulnya ide Pak Jokowi untuk buyback Indosat itu bagus. Ke depan, kita akan usahakan dan bicara dengan Qatar," ujar Sandiaga di tahun 2019 yang kini sudah menjadi Menteri Pariwisata.

Sandiaga menyebut usaha membeli kembali saham Indosat merupakan strateginya guna mengintegrasikan data-data masyarakat di Indonesia.

Strategi tersebut, lanjutnya, dinamakan strategi big push. Menurutnya, sistem integrasi e- KTP membutuhkan data-data yang kini banyak dikuasai Indosat.

"Salah satu yang mau kita dorong kan e-KTP, tapi kita juga harus menguasai data. Kita akan bicara dengan Qatar bagaimana kolaborasi yang bisa dilakukan agar Indonesia punya kedaulatan data," ujar Sandiaga.

(Sumber: Kompas.com Editor: Muhammad Idris)

Adblock test (Why?)

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMifmh0dHBzOi8vd3d3LmtvbXBhcy5jb20vdHJlbi9yZWFkLzIwMjEvMDkvMTgvMDczMTAwMzY1L2phbmppLWpva293aS1waWxwcmVzLTIwMTQtYWthbi1iZWxpLWtlbWJhbGktaW5kb3NhdC1raW5pLW1lcmdlcj9wYWdlPWFsbNIBdWh0dHBzOi8vYW1wLmtvbXBhcy5jb20vdHJlbi9yZWFkLzIwMjEvMDkvMTgvMDczMTAwMzY1L2phbmppLWpva293aS1waWxwcmVzLTIwMTQtYWthbi1iZWxpLWtlbWJhbGktaW5kb3NhdC1raW5pLW1lcmdlcg?oc=5

2021-09-18 00:31:00Z
52782969051069

Bagikan Berita Ini