Pupuk Indonesia: OTT KPK Terkait Jasa Angkut Amoniak, Bukan Distribusi Pupuk

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan, tidak ada direksi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 27 Maret 2019.

Sebagaimana diungkapkan dalam keterangan KPK, Direktur PT Pupuk Indonesia yang hadir ke KPK dalam rangka memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi serta sebagai upaya kooperatif terhadap penegakan hukum.

Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana menegaskan, kejadian ini tidak ada kaitannya dengan distribusi pupuk, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi.

“Kegiatan distribusi pupuk, khususnya pupuk bersubsidi tidak terganggu dengan adanya peristiwa ini,” tegas Wijaya dalam keterangan tertulis, Kamis malam (28/3/2019).

Selain itu, Wijaya juga menambahkan, Pupuk Indonesia sendiri tidak secara langsung menjalin kerja sama apapun dengan PT HTK (Humpuss Transportasi Kimia).

Sesuai keterangan KPK, perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang bisnis logistik dan perkapalan yaitu Pupuk Indonesia Logistik dan dilaksanakan sesuai aturan berlaku.

"Bentuk kerja samanya pun yakni meliputi perjanjian sewa kapal, dan kapal yang digunakan juga adalah pengangkut amoniak dan barang lainnya, jadi bukan untuk distribusi pupuk," ujar Wijaya.

Kendati demikian, Pupuk Indonesia akan mengambil pelajaran penting dari kejadian ini untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan lebih bersih dan transparan.

Selain itu juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan operasional baik di Pupuk Indonesia maupun anak perusahaan.

Selama ini, perseroan juga menerapkan GCG yang baik, termasuk juga pencegahan korupsi di perusahaan melalui implementasi whistle blowing system, kewajiban mengisi LHKPN, fakta integritas dan sebagainya.

Let's block ads! (Why?)