Alasan Indonesia Pertimbangkan Keluar dari Kesepakatan Paris

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia serius dengan ancaman keluar dari 'Paris Agreement' alias Kesepakatan Paris jika kampanye hitam terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit Indonesia masih dilakukan oleh Uni Eropa.

"Kita melihat kalau ini masih berlanjut kita mungkin pergi ke European Court, kalau masih ke WTO. Opsi yang lain kalau menyangkut sovereignity kita, kita akan pertimbangkan," kata dia, dalam acara Coffee Morning, di Kantornya, Jakarta, Senin (8/4/2019).

"Keluar dari Paris Agreement kenapa tidak. Amerika saja bisa kok. Brazil saja bisa. Kenapa kita enggak bisa," lanjut dia.

Dia menegaskan, Indonesia tentu sangat menghargai perjanjian-perjanjian internasional seperti Paris Agreement atau Kesepakatan Paris. Namun, kepentingan nasional tetap harus diutamakan.

"Kita setuju semua itu, kita juga menghormati, tapi kalau kau enggak hormati rakyat kita, saya juga mau tanya apa yang kita dapatkan dari climate change. Dia bilang karbon, karbon mana yang kita dapat. Jujur dong," tegas dia.

"Jadi biar LSM-LSM itu tanya nuraninya sendiri apa yang sudah kita dapat dari itu semua dan apa yang kita hilang. Rakyat kita 20 juta akan tertimpa. Jadi kita mesti lihat nasional interest kita at the end kita akan lihat national interest kita. Ndak ada suka tidak suka. Jadi kalau kau rusak rakyat kita," imbuh Luhut.

Dia mengatakan, tak hanya Indonesia yang akan melawan kampanye negatif terhadap CPO. Kolombia, salah negara produsen CPO terbesar di dunia pun, kata Luhut Binsar Pandjaitan, tak akan tinggal diam.

"Yang paling banyak hutannya sekarang Indonesia, Brazil, sama Kolombia. Kolombia punya hutan juga besar. Saya bicara sama sama Menterinya, dia bilang kalau kita terlalu ditekan-tekan, kita enggak mau juga. Dan ini semua negara berkembang yang kena," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)