Dikecam Menteri ESDM Soal Blok Masela, Ini Respons Shell - CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Shell Indonesia akhirnya buka suara perihal proses pelepasan hak partisipasi sebesar 35% di Blok Masela.

Hal tersebut merespons kekecewaan Menteri ESDM Arifin Tasrif terhadap Shell yang sudah memutuskan untuk mundur dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini tak kunjung dilakukan, bahkan dinilai mempersulit investor lain yang akan masuk.

Bahkan, tak segan Menteri Arifin menyebut Shell mundur dan tidak bertanggung jawab.

VP Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan komentar terhadap proses pelepasan hak partisipasi yang dilakukan perusahaan di Blok Masela.

"Mohon maaf kami tidak dapat memberikan komentar mengenai aktivitas portfolio yang sedang berjalan," ungkap Susi kepada CNBC Indonesia, Senin (29/5/2023).

Seperti diketahui, kemarahan Menteri ESDM Arifin Tasrif terhadap Shell sudah tak tertahankan. Pasalnya, proses pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) 35% Shell ke Pertamina yang didorong pemerintah untuk menggantikan Shell hingga kini cukup berbelit.

Kondisi tersebut tentunya berdampak pada rencana pengembangan blok migas yang berlokasi di Perairan Laut Arafuru, Maluku ini. Ia pun berharap agar Shell lebih fleksibel dalam proses pelepasan PI di Blok Masela.

"Harusnya kalau sudah gak mau ya udah saja kan," ungkap Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/5/2023).

Arifin lantas menyebut bahwa perusahaan asal Belanda tersebut cabut dari proyek Blok Masela secara tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pemerintah bakal mengevaluasi kembali rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela.

Menurut Arifin, apabila Inpex selaku operator dan mitranya yakni Shell tidak melakukan kegiatan sama sekali hingga 2024, maka pengelolaan Blok Masela bisa saja kembali ke negara.

Hal tersebut tercantum dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) yang disepakati antara pemerintah dan operator pada 2019 lalu.

"Kan 5 tahun kalau tidak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali, termasuk kemungkinan untuk itu, ini kan sudah berapa tahun 2019-2023 udah 4 tahun, makanya kita ingetin aja ini, sekarang ini juga yang merasa dirugikan juga Indonesia," kata dia.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Beda Kasus Shell & Air Products Cabut dari Mega Proyek Jokowi

(wia)

Adblock test (Why?)

https://news.google.com/rss/articles/CBMicmh0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL25ld3MvMjAyMzA1MjkxMTU5MTYtNC00NDE0MTEvZGlrZWNhbS1tZW50ZXJpLWVzZG0tc29hbC1ibG9rLW1hc2VsYS1pbmktcmVzcG9ucy1zaGVsbNIBdmh0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL25ld3MvMjAyMzA1MjkxMTU5MTYtNC00NDE0MTEvZGlrZWNhbS1tZW50ZXJpLWVzZG0tc29hbC1ibG9rLW1hc2VsYS1pbmktcmVzcG9ucy1zaGVsbC9hbXA?oc=5

2023-05-29 05:12:12Z
2036044003

Bagikan Berita Ini