BPH Migas Kebanjiran Permintaan Izin Penyalur BBM Subsidi di Desa

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui aturan Nomor 6 Tahun 2015 telah mengizinkan penyaluran BBM subsidi tidak hanya lagi sampai di SPBU, melainkan bisa dilakukan oleh masyarakat di pedesaan melalui konsep sub-penyalur.

Selama ini, tidak ada landasan hukum operasional Pertamini atau jenis penjualan BBM eceran lain. Untuk itu, adanya sub-penyalur ini juga dalam rangka mengurangi penyaluran BBM subsidi dengan harga yang lebih tinggi.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengaku, semenjak adanya aturan baru tersebut, BPH Migas kebanjiran permintaan izin dari masyarakat untuk menjadi sub-penyalur.

"Yang sudah beroperasi itu ada 16 lokasi di Indonesia. Sementara di sisi lain ada 243 lokasi yang sudah mengajukan masuk ke BPH Migas untuk jadi sub-penyalur itu," kata Fanshurullah di DPR RI, Selasa (28/8/2018).

Sub-penyalur ini, dijelaskannya akan difungsikan sebagai penyalur BBM subsidi resmi di wilayah yang belum ada SPBU. Hanya saja, sistem penyalurannya bersifat tertutup, tidak dijual eceran.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Let's block ads! (Why?)