Aturan Devisa Hasil Ekspor Tinggal Tunggu Tandatangan Jokowi

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan aturan baru mengenai kewajiban membawa devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri pada 1 Januari 2019. Aturan tersebut salah satunya merupakan implementasi dari penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Adapun kewajibkan devisa yang harus disimpan dalam negeri adalah devisa hasil ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Sebab, sektor tersebut dinilai paling sedikit menggunakan barang impor sehingga devisanya bisa utuh lebih lama disimpan di dalam negeri.

"Dampak secara ammount-nya juga cukup substansial karena SDA merupakan salah satu komoditas utama ekspor kita, jadi DHE melalui SDA cukup besar," kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo, dalam acara Pelatihan Wartawan Ekonomi Nasional, di Solo, Jawa Tengah, seperti ditulis Minggu (18/11/2018).

Dody mengatakan, paket kebijakan ini akan memberikan dari sisi kembali yang baik kepada eksportir. Terpenting, kata dia adalah sistem devisanya masih menggunakan sistem devisa bebas.

"Tentunya dengan adanya paket DHE, prinsipnya adalah tidak mengganggu atau menganulir prinsip sistem devisa bebas tetap kita pertahankan dan jaga," ujar dia.

Di sisi lain, aturan ini juga sebagai upaya pemerintah dalam menstabilisasikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. "Dan kita juga sekarang ini dalam arti kata perlu membantu kestabilan nilai tukar. Jadi cara ini adalah bagian daripada tentunya kestabilan nilai tukar terjaga," kata dia.

Adapun besaran insentif yang diberikan kepada eksportir jika mengkonversikan devisa hasil ekspor valas ke rupiah jika disimpan 1 bulan akan mendapat pajak sebesar 7,5 persen, 3 bulan mendapat pajak 5 persen, 6 bulan tidak dikenakan pajak.

Namun, jika disimpan dalam bentuk valas 1 bulan dikenakan pajak 10 persen, 3 bulan sebesar 7,5 persen, 6 bulan sebesar 2,5 persen dan lebih dari 6 bulan tidak dikenakan pajak.

Let's block ads! (Why?)