Jurus Kementerian PUPR Jaga Keselamatan pada Proyek Konstruksi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong peningkatan keselamatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini guna memperkecil potensi terjadinya kecelakaan kerja di tengah upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan, peningkatan kualitas manajemen keselamatan konstruksi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur selain ditentukan oleh kinerjanya, yang mencakup kehandalan bangunan dan kebermanfaatan bagi masyarakat, juga ditentukan oleh keselamatan dalam proses pelaksanaan konstruksinya.

“Berbagai kegagalan bangunan yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa masalah Keselamatan konstruksi masih terabaikan. Untuk itu perlu upaya yang serius dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan seluruh stakeholders konstruksi agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi diimplementasikan pada seluruh proyek konstruksi," ujar dia di Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Dia menjelaskan, dalam menjamin keselamatan konstruksi, Kementerian PUPR telah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi yang bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi, melakukan investigasi kecelakaan konstruksi, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Komite.

"Selain itu, Komite Keselamatan Konstruksi diharapkan dapat mendorong keselamatan kerja menjadi budaya dalam setiap pelaksanaan kegiatan konstruksi di Indonesia," kata dia.

Selain itu, untuk meningkatkan budaya berkeselamatan di dunia konstruksi Indonesia, Kementerian PUPR juga telah melakukan berbagai upaya. Pertama, melakukan revisi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa (Permen 31/2015), di mana aspek K3 akan diintegrasikan dalam proses tender.

Let's block ads! (Why?)