BKN Gandeng KPK Tuntaskan Kasus PNS yang Terlibat Korupsi

Kemudian menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus PNS tipikor, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh pejabat Pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 pada 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

Mengutip keterangan tertulis, Rabu (2/5/2018), ada empat hal utama yang disampaikan Kepala BKN kepada seluruh PPK instansi lewat surat itu antara lain:

1.Imbauan dengan meminta PPK menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan pidana umum.

2.Imbauan agar PPK memastikan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap dan pungli.

3.Apabila kedua hal itu tidak dilaksanakan oleh PPK instansi, akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK.

4. Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menpan Ungkap Alasan Pemerintah Berikan THR PNS

Let's block ads! (Why?)