Pantau BBM Subsidi, Mesin SPBU Bakal Dipasangi Alat Canggih

Sebelumnya, Fanshurullah mengatakan, walau Premium bukan jenis BBM bersubsidi, tetapi pengawasan tetap dilakukan. BPH Migas selaku regulator yang bertugas mengawasi penyaluran BBM telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk memantau lembaga penyalur agar tidak terjadi penyelewengan.

"Kami mengawasi dan koordinasi Pertamina yang melakukan penugasan mengawasi penyalurnya ini tidak boleh nakal," kata Fanshurullah, di Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Dia menuturkan, jika penambahan kuota Premium sudah diterapkan, pengawasan penyalurannya akan semakin diperketat. Dia pun telah meminta pihak Kepolisian, untuk membantu mengawasi penyaluran ‎Premium agar tidak terjadi penyimpangan.

"Dan meminta bantuan sama Polri ikut membantu bukan hanya BBM satu harga, tapi kami minta membantu mengawasi. Ini hak rakyat kita, pengawasan harus diperketat," tutur dia.

Penambahan kuota Premium dilatarbelakangi oleh perubahan status Premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali) menjadi penugasan, dengan begitu Premium menjadi barang wajib yang disalurkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang bermitra dengan Pertamina.

Perubahan status ‎Premium di Jamali menjadi penugasan, akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191Tahun Tahun 2014 tentang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memasuki tahap final.

Fashurullah mengungkapkan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 ditetapkan Premium untuk luar wilayah Jamali sebesar 7,5 juta kilo liter (kl).

Jika wilayah Jamali masuk dalam penugasan, kuota Premium ditambah sekitar 5,1 juta kl. Volume tersebut akan ditambah dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, penambahan jumlah kendaraan dan migarasi dari Pertalite ke Premium.

‎"Minimal 7,5 juta kl plus 5,1 juta kl begitu, belum kami melihat akibat penambahan kendaraan, pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi dampak Pertalite naik Rp 200 ini berdampak bergeser kembali awal Pertalite ke Premium," ujar dia.

Let's block ads! (Why?)