Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas progres pengerjaan Light Rapid Transit atau LRT Jabodebek. Hasilnya membahas progres pembebasan lahan proyek tersebut.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Arie Yuriwin mengatakan rapat juga membahas progres pembebasan lahan untuk proyek LRT yang saat ini sudah mencapai 80 persen.
"Sudah 80 persen. Tinggal dua lokasi yang belum tahapan pengumuman sama pembayaran," ungkapnya pada 23 Mei 2018.
Proses penentuan lokasi untuk pembangunan depo dan trase di Bekasi pun terus berlanjut. Ditargetkan akan selesai pada minggu kedua bulan Agustus.
"Lagi beberapa titik khususnya yang untuk depo, yang kemarin belum ada penentuan lokasi ini akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan lokasinya, sehingga untuk depo dan trase bisa kita selesaikan kira-kira Agustus minggu kedualah," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan rapat kali ini membahas secara khusus permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pertemuan jalur LRT Jabodebek dan LRT Jakarta di daerah Dukuh Atas dibuat terpisah.
"Kan desain awal kan ketemu bareng, tapi Pak Gubernur (dalam) suratnya (meminta) tidak ketemu bareng tapi agak misah," ujarnya.
Bambang menyampaikan bahwa usulan Anies tersebut ditanggapi positif, sebab di daerah Dukuh atas nantinya akan dibangun kawasan TOD.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pembangunan LRT Lambat, Menhub Bakal Panggil Direksi Jakpro"
Post a Comment