Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Direktorat Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian PUPR, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Universitas Diponegoro (Undip) bersinergi dalam memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mendapatkan akses pendanaan dari bank untuk memiliki rumah melalui skema KPR Mikro "Academy-Business-Community Government" atau ABCG.
ABCG merupakan skema hasil kolaborasi empat pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan Pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya yang berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.
"Setidaknya ada sekitar 6 juta MBR yang unbankable di Indonesia yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi tanggung jawab, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk Bank BTN dengan melibatkan akademisi serta komunitas," kata Direktur Utama BTN, Maryono dalam keterangan tertulis, Kamis (27/9/2018).
Dalam skema ini, BTN merepresentasikan dunia usaha dan perbankan yang akan memfasilitasi pembiayaan lahan melalui produk KPR BTN Mikro. KPR BTN Mikro yang telah dirilis sejak 2017 lalu, adalah produk yang mengintegrasikan simpanan, pinjaman dan asuransi, penjaminan dalam skala mikro.
Sementara pemerintah diwakili oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, dan Pemerintah Kabupaten Kendal serta Badan Pertanahan Nasional.
Dalam skema ABCG, Ditjen Penyediaan Perumahan berperan menyiapkan strategi penyediaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan akademisi diwakili oleh Undip dan komunitas setempat yang ditunjuk Pemkab Kendal yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Curugsewu Asri.
Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut yang akan mengorganisasi komunitas, memfasilitasi pembagian kavling, sertifikasi lahan dan merancang serta melaksanakan pembangunan rumah.
Sementara Undip berperan melakukan sosialisasi, edukasi dan verifikasi MBR yang layak mendapatkan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG serta membuat kajian terkait rumah layak yang terjangkau dan penataan lingkungan.
"Untuk menyentuh MBR, BTN melakukan bundling produk KPR BTN Mikro dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sehingga akses pembiayaan untuk memiliki lahan lebih terjangkau, sementara BPN akan membantu pengadaan dan proses sertifikasi lahan," kata Maryono.
Maryono menuturkan, sebagai proyek percontohan, Kendal menjadi kabupaten pertama yang mengaplikasikan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG.
KPR BTN Mikro dengan skema ABCG dapat diakses oleh konsumen dari kalangan MBR, dan bagi yang belum memiliki tanah maupun rumah.
MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3654161/btn-uji-coba-skema-kpr-mikro-baru-di-jawa-tengahBagikan Berita Ini
0 Response to "BTN Uji Coba Skema KPR Mikro Baru di Jawa Tengah"
Post a Comment