Rupiah Dekati 15.000, DPR Minta Pemerintah Jujur Soal Kondisi Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta DPR bersama pemerintah diwakili Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar rapat paripurna di Gedung DPR pada Selasa (4/9/018) ini. Agenda rapat kali ini adalah penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas RUU APBN 2019 dan nota keuangan.

Rapat yang dimulai sejak pukul 11.01 WIB tersebut langsung diawali interupsi beberapa anggota fraksi yang menanyakan perihal kondisi rupiah yang saat ini tengah terdepresiasi.

Anggota fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo mengkritisi pemerintah yang selalu mengatakan bahwa kondisi ekonomi baik-baik saja meski rupiah hampir mendekati level 15.000.

Padahal, menurutnya, kondisi tersebut sudah mengkhawatirkan terlebih saat ini impor pangan cukup tinggi. Seperti komoditas kedelai, jagung, gula hingga beras.

"Hampir seluruh komoditas kita impor dan ini menurut saya terlalu memprihatikan dan selalu Pak Presiden menyampaikan kurs Dolar terjadi menguat di beberapa negara. Memang benar, tapi kondisi di Indonesia yang terparah," kata Bambang di Gedung DPR RI, Selasa (4/9/2018).

Dia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Di kehidupan masyarakat ini sangat memberatkan dan tolong Menkeu (Sri Mulyani) sampaikan kepada Presiden (Jokowi) agar impor dikurangin bukan malah ditambah," ujar dia.

Senada, Michael Wattimena anggota fraksi partai Demokrat menyampaikan pemikirannya mengenai kondisi rupiah saat ini.

Dia menjelaskan, Indonesia punya sejarah pahit mengenai krisis moneter yaitu yang terjadi 20 tahun silam tepatnya tahun 1998.

"Indonesia ini adalah negara yang besar, kita punya pengalaman yang pahit pada tahun 1998 dimana Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi," ujarnya.

Dia menegaskan, hal tersebut jangan sampai terulang kembali. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah segera melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Sebab saat ini Rupiah sudah mulai merangkak ke level 14.500.

"Kami sangat mencintai Indonesia dan memiliki pengalaman pahit di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi," ujarnya.

Dia meminta pemerintah jujur dan terbuka mengenai kondisi ekonomi saat ini dimana kondisi ekonomi global yang bergejolak selalu dituding menjadi penyebab Rupiah terdepresiasi.

Padahal, lanjutnya, dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2018 terkait RAPBN 2019, rupiah diasumsikan 14.400.

"Nilai tukar yang diasumsikan meningkat. Jadi kondisi ini, tolong Menkeu jelaskan secara jujur keadaan ekonomi saat ini. Sebab kita tidak ingin dalam situasi 1998 yang mengalami krisis ekonomi. Nota keuangan saja yang disampaikan oleh Presiden Rupiah berada pada mendekati 14.800 padahal hari ini sudah ingin mencapai 14.900, untuk itu saat ibu menjelaskan kami mohon ibu menjelaskan secara jujur. Saya pikir janganlah kita kaitkan masalah-masalah ini dengan negara lain yang tidak ada kaitannya," dia menandaskan.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)