Sri Mulyani Pastikan Pemanfaatan Utang buat Kegiatan Produktif

Langkah ini akan terus dipertahankan pada 2019, karena lingkungan global berubah cepat, dengan likuiditas mengetat dan suku bunga meningkat.

Oleh karena itu, APBN harus dirancang lebih hati-hati dengan terus menurunkan tingkat defisit dan bahkan bertujuan mencapai keseimbangan primer yang mendekati seimbang dan positif.

"Penambahan dan pengurangan utang negara merupakan bagian dari keseluruhan desain untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan makro ekonomi dan menjalankan fungsi APBN sesuai mandat Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu sebagai alat stabilisasi, alokasi dan distribusi untuk mengelola perekonomian dalam rangka mencapai pertumbuhan, pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh," ujar dia.

Selain itu, dia juga menekankan pembahasan dan perdebatan baik secara politik maupun substantif mengenai APBN, termasuk besaran defisit anggaran dan besaran tambahan utang negara setiap tahun, selalu dilaksanakan secara detail, terbuka dan transparan dalam proses pembahasan APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada akhirnya disetujui dan ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang APBN setiap tahun.

"Pertanggungjawaban APBN, termasuk besaran utang yang disampaikan oleh Pemerintah, juga dibahas oleh seluruh fraksi DPR secara terbuka dan ditetapkan dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Itulah proses politik dan proses hukum yang konstitusional yang sudah diatur dalam tata negara Republik Indonesia dan diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang terus dipatuhi dan dijaga oleh Pemerintah," kata dia.

Dia juga meyakinkan, pemerintah terus memiliki komitmen menjaga keuangan negara, APBN, dan utang negara secara hati-hati (prudent), sesuai kaidah-kaidah kehati-hatian dan standar pengelolaan yang diterapkan oleh semua negara secara konsisten.

Adapun ukuran dan standar pengelolaan utang negara dinilai oleh semua lembaga keuangan yang independen dan memiliki reputasi global.

"Ini adalah bagian dari tradisi pertanggung jawaban Pemerintah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara terhadap rakyat, terutama kepada generasi yang akan datang. Seluruh komponen APBN termasuk pembiayaan utang, akan terus dimanfaatkan secara produktif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," tutur dia.

Dia juga menjelaskan, kebijakan utang negara sangat transparan dan akuntabel, diteliti dan dinilai oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dengan menggunakan standar kehati-hatian yang tinggi dan terus menggunakan standar best practice yang dipakai secara global, pengelolaan utang dan APBN Indonesia memperoleh penilaian yang positif dari seluruh lembaga rating dunia, sehingga rating Indonesia saat ini mencapai investment grade atau layak investasi.

"Capaian ini akan terus kami jaga dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Pemerintah juga terus menurunkan risiko pembiayaan dengan melakukan upaya diversifikasi instrumen, baik yang konvensional maupun yang berbentuk instrumen syariah, dan meningkatkan variasi sumber pembiayaan, terutama yang berasal dari sumber domestik," ujar dia.

Dengan demikian, lanjutnya, risiko pengelolaan utang dapat terus diminimalkan dan biaya utang dapat terus ditekan.

"Hal ini juga akan bermanfaat dalam memperkuat dan memperdalam pasar keuangan dan pasar surat berharga sebagai alat investasi, sehingga sektor keuangan Indonesia akan makin stabil dan berdaya tahan. Utang dan seluruh elemen APBN jelas bukanlah tujuan, namun merupakan instrumen untuk mencapai tujuan bernegara dan mengelola perekonomian," kata Sri Mulyani.

Selain itu, pengelolaan utang yang produktif, tercermin dari upaya Pemerintah mengalihkan belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif sejak tahun 2015 melalui reformasi subsidi energi dan belanja kementerian/lembaga.

"Peningkatan belanja produktif ini dapat dicermati dari meningkatnya belanja-belanja strategis, terutama belanja infrastruktur jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan pembangkit listrik), serta belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pesan Sri Mulyani di Penghargaan Pajak

Let's block ads! (Why?)