Tak Setuju Lelang, Menteri Susi Ingin Kapal Asing Dimusnahkan

Liputan6.com, Jakarta - Perang melawan illegal, unreported, and unregulated (IUU) Fishing di Indonesia belum dan tidak akan berhenti. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan, Presiden Joko Widodo masih tetap tegas dalam pemberantasan IUU Fishing.

Jokowi menegaskan, pemberantasan IUUF menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan konsep pembangunan laut untuk masa depan bangsa.

Untuk itu, menurut Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus melakukan tindakan penenggelaman pelaku IUU Fishing terhadap kapal ikan asing (KIA).

"Kebijakan kita satu: kapal ikan asing yang tertangkap, pasti ditenggelamkan. Jadi kalau ada lelang KIA, itu sebenarnya kebijakan yang merugikan kita," tegasnya dalam gelaran konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (1/5/2019).

Hal tersebut disampaikan dalam kesempatan yang turut dihadiri Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa; Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksdya TNI (Purn) Widodo; dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman.

Susi meyakini, ada lelang kapal pelaku llegal fishing berpotensi membuat kapal tersebut digunakan kembali untuk kejahatan serupa.

"(Kapal pelaku _illegal fishing_) dilelang dengan harga masuk negara hanya 100, 200, hingga maksimal Rp 500 juta. Sementara keuntungan mereka Rp 1-2 miliar dari sekali melaut dengan mencuri di wilayah Indonesia. Secara hitungan ekonomi mereka masih untung dibandingkan dengan PNBP dari hasil lelang," lanjut Susi.

"Oleh karena itu, banyak kita temukan kapal residivis yang tertangkap kembali," ia menambahkan.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari pelelangan kapal dinilai terlalu kecil, tidak sepadan dengan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan petugas patroli kita, dan kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat.

Untuk itu, ia menginginkan agar KIA asing yang ditangkap dirampas negara untuk dimusnahkan.

"Makanya saya tidak pernah setuju dengan kebijakan lelang untuk KIA ini. Dengan banyak sekali kejar mengejar dan mereka mencoba intimidasi dan tabrak kapal kita. Itu tidak worth it kalau kapal-kapal itu kita lelang sekadar untuk mendapatkan PNBP. Ini akan mengurangi ketegasan dan tekad kuat kita di mata para pelaku IUU Fishing," tutur Susi.

"Kita akan meneruskan sikap tegas untuk memperkuat _deterrent effect_ (efek jera) kita. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah ketegasan dan soliditas sesama aparat penegakan hukum di laut . KKP akan terus lakukan patroli intensif. Saya sudah berbicara dengan Panglima TNI akan melakukan latihan gabungan dan patroli gabungan secara bersama untuk seluruh apgakum kaut khususnya untuk pengamanan di laut Natuna," ujar Susi Pudjiastuti.

"Meningkatkan intensitas dan menambah kekuatan patroli kita penting. Menjaga integritas aparat kita juga sangat penting. Kalau integritas kita khususnya pimpinan tidak ada, meriam pun bisa tidak bunyi. Dalam penegakan hukum tidak ada tawar menawar. Dan kebijakan kita tidak bisa hari ini begini dan besok berbeda. Celah itu akan dimanfaatkan oleh para kriminal ini," ia menambahkan.

Let's block ads! (Why?)