Jokowi Bakal Teken Penggunaan Konten Lokal

Sri Mulyani, Yasonna Laoly, dan Bambang Brodjonegoro Rapat Kerja Bersama DPR

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, Selasa (4/9). (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan law enforcement penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak akan menghambat jalannya proyek infrastruktur, terutama proyek strategis nasional (PSN).

"Yang pasti PSN tetap jalan. Karena itu dimulai konstruksi kuartal I atau II tahun depan, jadi tidak halangan. Yang penting adalah enforcement penggunaan TKDN, karena masih banyak proyek yang TKDN masih di bawah standar. Ada standarnya per proyek per bidang," ungkapnya saat ditemui, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.

Dia mengatakan, law enforcement penggunaan TKDN akan mempu memperbaiki kinerja neraca perdagangan (trade balance) Indonesia yang mengalami defisit.

"Efektif dong. Kan kemarin kita trade balance defisit. Kalau kita bisa memenuhi TKDN otomatis trade balance terbantu dong. Justru kalau kita enforce sekarang jangka panjang akan lebih baik lagi," kata dia

Dia pun menegaskan bahwa Pemerintah pun tidak mau pengawasan penggunaan TKDN malah menghambat progres proyek infrastruktur. Namun, keseimbangan antara majunya proyek serta penggunaan TKDN harus tetap ada.

"Sudah jadi perintah dalam Ratas terakhir. Kita tetap butuh penyelesaian infrastruktur. Cuma kita tidak ingin jangan sampai bisa mengganggu keseimbangan eksternal," ujar Bambang.

"Intinya tidak mengganggu proyek infrastrukturnya. Kan TKDN tidak boleh menghalangi proyek, tapi proyek harus mematuhi TKDN," tegas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Let's block ads! (Why?)