Pemerintah Tak Bakal Hentikan Tunjangan Guru, Ini Kata Honorer

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan tunjangan bagi para guru. Hal ini menyusul kabar yang menyebutkan jika tunjangan bagi para tenaga pendidik ini akan dihentikan.

"Saya mau menjawab karena beredar luas di media sosial mengenai tunjangan guru yang akan dihentikan. Memasuki tahun politik isu-isu seperti ini pasti bertebaran," ujar dia.

Jokowi mengungkapkan, meski kabar ini sebelumnya sudah dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tetapi dirinya menegaskan sekali lagi jika tunjangan bagi para guru tidak dihentikan dan tetap akan diberikan.

"Meski pun sudah dibantah oleh Menteri Keuangan, saya ingin menegaskan lagi bahwa kabar itu bohong, hoax," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah juga menegaskan anggaran tunjangan guru PNS dan non PNS juga naik pada 2019. Anggaran pendidikan akan naik menjadi Rp 487,9 triliun.

Lalu bagaimana tanggapan Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 (FHK2I) Titi Purwaningsi mengenai hal tersebut?

Titi menyambut keputusan pemerintah tersebut. Apalagi, menurut dia 65 persen dari K2 terdiri dari guru.

"Memang banyak dari tenaga honorer ini guru, dan 65 persen tenaga honorer k2 ini guru tetapi mayoritas ini umurnya di atas 35 tahun. Jadi sebetulnya yang terangkat juga sedikit," tuturnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (6/9/2018).

Kata Titi, dia menyambut penuh kebijakan pemerintah. Namun ia juga menekankan kejelasan dari kategori undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur honorer tersebut.

"Palingan 25 persen yang di bawah 35 tahun, jadi sedikit sekali yang dapat tunjangan. Makanya kita inginya dibuatkan formulasi khusus di mana tidak ada pembatasan umur," ujar dia.

"Sekaligus tunjangan untuk non-PNS ini yang mana, kategorinya banyak. Jika yang dimaksud kementerian, maka kami dari instansi negeri tidak masuk," tambah dia.

Let's block ads! (Why?)