Rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat memanas. Panasnya rapat karena dipicu oleh persoalan impor nikel dan masalah birokrasi.
Anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Muhammad Nasir awalnya mengatakan, jika dirinya mendapat informasi terkait impor nikel. Ia pun merasa janggal mengingat Indonesia disebut-sebut sebagai penghasil nikel terbesar di dunia.
Di sisi lain, ia menyoroti banyak perusahaan-perusahaan yang tidak kredibel malah dikeluarkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)-nya. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki kualitas dan kemampuan dipersulit oleh birokrasi.
"Apakah ini yang menjadi kendala di Kementerian ESDM ini dan mungkin kejadian yang terjadi pada kementerian yang ditangani Kejaksaan Agung, ini sebenarnya cambuk pedas yang cukup berat menurut saya yang menjadi kacamata kementerian. Apakah birokrasi masih tetap seperti ini malah terjadi kekacauan administrasi yang menjadi kendala, atau memang cadangan kita yang tidak ada," ujar Nasir di Komisi VII Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Merespons hal tersebut, Arifin mengatakan, pihaknya telah menelusuri pemberitaan terkait dengan impor nikel. Dia mengatakan, perusahaan yang melakukan impor nikel merupakan perusahaan yang selama ini mengambil bahan baku dari Blok Mandiodo yang bermasalah.
"Jadi karena mereka harus berproses dan terkait dengan kontrak dengan offtaker di downstream-nya karena memang secara keseluruhan karena tidak boleh ekspor ore nikel ini, semua produsen tambang sudah terikat dengan offtaker smelter yang sedang berjalan," terangnya.
Nasir lantas mengatakan, yang jadi masalah adalah penambang terhambat birokrasi. Nasir juga menyinggung valuator yang belum lama ini ditangkap Kejaksaan Agung sebagai salah satu yang mempersulit birokrasi di Kementerian ESDM.
"Apakah ini penyebab terhambatnya perizinan RKB di kementerian ini?" ujarnya.
Selanjutnya, Arifin menerangkan, sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba disahkan, perizinan yang ada di daerah dipindahkan ke pusat. Dia mengatakan, untuk minerba yang selama ini hanya 400 izin kini bertambah menjadi 6.000 izin. Hal itu direspons sebaik mungkin dengan penyederhanaan izin.
"Ada juga persyaratan-persyaratan yang dulu diterapkan itu persyaratan itu list-nya ada 27 isian untuk satu aplikasi dan ini kalau dikalikan 6.000 dibagi dengan man-power yang ada, untuk itu memang dilakukan proses simplifikasi yang 27 itu sudah kita pilah menjadi 5 dan itu dikuatkan dalam Permen yang kemarin sudah di-issue," ujarnya.
"Perusahaan nggak ngerti isi form, terpaksa ulang lagi, kita sudah perintahkan seluruh staf untuk bisa respons setiap yang belum memenuhi segera immediate diberikan informasi. Sehingga RKAB yang tadinya tiap tahun untuk produksi sekarang kita berikan 3 tahun," sambungnya.
Tak lama setelah, Nasir kemudian menyinggung Arifin ditunjuk sebagai menteri bukan untuk mainkan wayang. "Anda ini kan ditunjuk sebagai menteri untuk bagaimana negara ini maju, bukan anda jadi mainkan wayang ini di sini," ujarnya.
Hal itu pun dibantah Arifin. Arifin menegaskan, dirinya punya wayang. "Saya bukan wayang, jadi perhatian, itu manusia, " katanya.
Nasir kemudian mengatakan, jika Arifin punya target mengejar pemasukan negara. Ia ingin Arifin menentukan kapan proses birokrasi bisa semakin cepat.
"Kalau tenaga kementerian ini masih kurang ditambah, kalau anggaran masih kurang untuk menambah sistem IT ditambah, urusan paspor negara ini 4 jutaan orang diurus, tapi selesai dengan hitungan jam, gitu, bukan di kementerian seperti ini," ujar nasir dengan nada mulai meninggi.
Pernyataan itu pun ditimpal Arifin. Keduanya pun saling timpal pernyataan hingga akhirnya ditengahi Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi.
"Saya yang mengatur jalannya persidangan kalau nggak saya tutup," kata Bambang.
(acd/rrd)https://news.google.com/rss/articles/CBMiWmh0dHBzOi8vZmluYW5jZS5kZXRpay5jb20vZW5lcmdpL2QtNjkwNTc5MS9yYXBhdC1kcHItbWVudGVyaS1lc2RtLXBhbmFzLWdlZ2FyYS1pbXBvci1uaWtlbNIBXmh0dHBzOi8vZmluYW5jZS5kZXRpay5jb20vZW5lcmdpL2QtNjkwNTc5MS9yYXBhdC1kcHItbWVudGVyaS1lc2RtLXBhbmFzLWdlZ2FyYS1pbXBvci1uaWtlbC9hbXA?oc=5
2023-08-31 07:52:38Z
2366952550
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Rapat DPR-Menteri ESDM Panas Gegara Impor Nikel - detikFinance"
Post a Comment