Kata Pengamat soal Bocornya Rekaman Menteri Rini dan Bos PLN

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meluruskan kebocoran rekaman suara percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Hal tersebut untuk menghindari persepsi negatif terhadap pemerintahan.

"Presiden memang harus ikut turun tangan, dia harus membuatnya semuanya lebih clear, sekarang masih abu-abu," kata Mamit, di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Mamit menuturkan, semua isu pun bisa dibuat jadi barang panas saat memasuki tahun politik. Jika kemunculan rekaman tersebut telah diselesaikan akan meredam isu dan tidak semakin liar. "Kalau dibiarkan begitu saja, persepsi masyarakat bisa bertanya dengan kinerja Jokowi," ujar Mamit.

Rekaman tersebut juga akan membawa dampak ke PLN dan Pertamina, yang menjadi isi perbincangan antara Rini dan Sofyan. ‎ "Dan ini bisa memberatkan PLN dan Pertamina," lanjut Mamit.

Sebelumnya, rekaman suara antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir soal bagi-bagi jatah (fee) viral di media sosial (medsos).

Rekaman percakapan ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Jokowi enggan berkomentar panjang lebar sebelum kasus ini terang benderang.

"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas," ucap dia usai menghadiri acara Musrenbangnas RKP 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 30 April 2018.

Let's block ads! (Why?)