Jaga Angka Kemiskinan Rendah, RI Harus Bebas dari Krisis

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, untuk menjaga angka kemiskinan tetap rendah, maka Indonesia harus bebas dari krisis ekonomi. Menurut dia, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada 1998 dan menyebabkan angka kemiskinan anjlok.

Setelah 20 tahun reformasi 1998, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga mencapat satu digit, tepat di angka 9,85 persen.

"Ekonomi kita harus bebas dari krisis, jangan sampai kena krisis seperti 1988. Saat 1988, angka kemiskinan kita mendekati saat 1970-an. Kita masih ada yang rentan miskin dan ini gampang kembali miskin kalau ada krisis," ujar dia di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (30/7/2018).‎

Bambang menjelaskan faktor-faktor pendorong penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ketimpangan yang ditandai dengan Gini Rasio yang membaik, serta strategi khusus dalam penganggulangan kemiskinan untuk 2018.

Jika dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan pada periode 2009-2017, lanjut dia, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di perdesaan sebesar 13,47 persen atau 16,31 juta jiwa. Sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau 10,27 juta jiwa.

"Pada periode 2010-2014, tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari di perkotaan. Namun pada tahun 2014-2016, penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan, bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014-2015. Kembali mengulang tren pada periode 2010-2014, pada periode 2016-2017 terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan," jelas dia.

Let's block ads! (Why?)