Menteri PUPR: Infrastruktur Kerakyatan Tetap Jadi Prioritas di 2019

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil merupakan program prioritas pemerintah pada 2019 di samping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.

"Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi akan tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (30/12/2018).

Dia menganggap, kebutuhan infrastruktur perumahan di Indonesia masih tinggi. Untuk memenuhinya, sambungnya, tidak dapat hanya melalui dana APBN, namun juga kerjasama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah.

Proyek rumah kerakyatan program Kementerian PUPR. Dok: Kementerian PUPR

"Setiap tahunnya, Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia," lanjut Basuki.

Melalui program BSPS, Kementerian PUPR memberikan bantuan ini salah satunya kepada 3.813 unit rumah yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bantuan uang infrastruktur sebesar Rp 15 juta diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumahnya.

Let's block ads! (Why?)