Perputaran Uang di Pilkada Capai Rp 25 Triliun, Dari Mana Sumbernya?

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut, perputaran uang selama Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2018 ditaksir mencapai sekitar Rp 25 triliun.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang membeberkan, sumber perputaran uang tersebut berasal dari pemerintah yakni sebesar Rp 20 triliun untuk penyelenggaraan pilkada di 171 daerah. Sedangkan sisanya, berasal dari biaya kampanye masing-masing pasangan calon (paslon) sebesar Rp 5 triliun.

"Sebesar Rp 20 triliun pertama untuk mencetak kertas suara. Kedua untuk Logistik, dan ketiga biaya untuk membayar honor para petugas. Keempat biaya untuk masyarakat yang terlibat dalam peliputan suara dan itu mungkin di luar dari anggaran keamanan. Jadi, itu resmi dari pemerintah yang Rp 20 triliun itu," ujar Sarman di salah satu hotel di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Dari perhitungan Sarman, rata-rata paslon kepala daerah masing-masing provinsi mengeluarkan uang Rp 75 milliar. Sementara di provinisi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan jumlah penduduk dan kabupaten atau kota, yang cukup besar, dia meyakini bisa mencapai hingga Rp 100-150 milliar.

Selanjutnya untuk kota yang terdiri dari 29 kota, masing-masing paslon menggelontorkan dana untuk biaya kampanye sekitar Rp 10 milliar.

"Yang paling banyak 115 kabupaten. Kalau rata rata paslon menggelontorkan dana Rp 20 miliar saja. Itu biaya mereka, ini biasa untuk mencetak flyer, spanduk, umbul-umbul, backdrop, kaos, stiker dan lainnya," Sarman menjelaskan.

Dengan demikian, pilkada 2018 ini secara tidak langsung mampu memberikan manfaat bagi pelaku-pelaku UMKM berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Terlebih kata Sarman, keuntungan bagi UMKM berlipat ganda, sebab kebanyakan atribut kampanye tersebut dibuat oleh UKM di masing-masing daerah.

Reporter : Dwi Aditya Putra

Sumber : Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)