PM Malaysia Ajak Indonesia Lawan Kampanye Hitam Kelapa Sawit

Pemerintah Indonesia terus memastikan kebijakan impor minyak kelapa sawit yang dijalankan oleh Eropa tidak diskriminatif. Kebijakan pengurangan impor minyak nabati untuk kelapa sawit senada atau sejalan dengan produk nabati lain seperti jagung dan bunga matahari.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan, Uni Eropa telah merevisi kebijakan pembatasan minyak sawit. Saat ini pembatasan tersebut akan dilakukan pada 2030 sama seperti produk lain. Kebijakan tersebut tertuang dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

Semula, Indonesia menyatakan adanya kebijakan yang diskriminatif terhadap produk minyak sawit. Alasannya, dalam aturan di Eropa pengurangan tersebut dilakukan pada 2021 sedangkan produk lainnya dilakukan pada 2030.

"Tetang sikap kita terhadap REDII di Uni Eropa. Kita masih mempelajari, kita sudah paham bahwa face out palm oil dari dari 2021 sudah bergeser ke 2030," kata Oke, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut Oke, pemerintah Indonesia akan jeli menyikapi kebijakan tersebut. Jangan sampai pelaksanaan kebijakan tersebut akan melenceng dari tujuan semula. Dia ingin memastikan agar tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Jadi yang pertama itu yang diarahkan Pak Menteri jangan sampai itu hanya palm oil, tapi sifatnya harus tidak diskriminatif, artinya semua vegetable oil," tuturnya.

Jika dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan impor minyak sawit terdapat diskriminasi yaitu hanya minyak sawit saja yang dibatasi dan minyak nabati tida mendapat perlakuan yang sama, maka Pemerintah Indonesia siap mengajukan gugatan.

"Tahap pertama yang kita pastikan manakala terjadi diskriminasi, kita lakukan dulu secara normatif kita gugat, apakah itu nanti mau retaliasi atau apa itu cerita lain," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)